Jakarta (09/04) — Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menekankan pentingnya percepatan implementasi program biodiesel B50 sebagai terobosan strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), SKK Migas, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga yang membahas evaluasi pasokan energi nasional, Rabu (8/4).
Meitri menyoroti bahwa saat ini sektor energi Indonesia tengah menghadapi tekanan ganda, baik dari sisi hulu maupun hilir. Di sisi hulu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas hingga Februari 2026 menunjukkan kontraksi tajam sebesar 36,3% secara tahunan (year-on-year) akibat tingginya laju penurunan produksi alamiah (natural decline) pada sumur-sumur tua.
“Kondisi hulu yang menantang ini berdampak langsung pada tingginya ketergantungan kita terhadap impor. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2026, porsi impor minyak bensin diproyeksikan masih mencapai 59% dari total kebutuhan nasional. Bahkan untuk LPG, angka ketergantungan impor kita sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, yakni 83,97%,” ungkap Meitri.
Ketergantungan ini semakin berisiko di tengah dinamika geopolitik global. Situasi di Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital pasokan energi dunia, saat ini menjadi perhatian serius setelah adanya laporan mengenai kapal Pertamina yang tertahan di wilayah tersebut.
Mitigasi dengan mencari sumber impor dari wilayah lain seperti Afrika, Amerika, dan ASEAN memang diperlukan, namun menurut Meitri, itu hanyalah solusi jangka pendek.
“Solusi jangka panjang yang paling hakiki adalah mengoptimalkan kekayaan alam kita sendiri melalui B50. Keunggulan komparatif kita sangat jelas. Indonesia adalah negara produsen minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) terbesar di dunia. Berdasarkan data global, produksi CPO kita secara konsisten berada di kisaran 46 hingga 50 juta ton per tahun, yang berarti kita menguasai lebih dari 50% pasokan sawit dunia, jauh meninggalkan negara-negara lainnya,” paparnya.
Meitri menambahkan bahwa dominasi sumber daya nabati ini adalah modal geopolitik dan ekonomi yang luar biasa.
“Negara-negara di Eropa dan Amerika saat ini berlomba-lomba mencari dan mensubsidi alternatif energi terbarukan, sementara kita hidup tepat di atas lumbungnya. Sangat disayangkan jika potensi sumber daya nabati yang sedemikian masif ini tidak segera kita kapitalisasi menjadi kedaulatan energi secara penuh. B50 adalah instrumennya,” tegasnya.
Meitri menjelaskan, program B50 dipandang sebagai langkah konkret untuk mengurangi beban devisa negara akibat impor solar, yang pada awal tahun 2026 ini porsi impornya masih tercatat sebesar 6,26%.
“Dengan meningkatkan bauran minyak sawit hingga 50%, Indonesia dapat secara signifikan memangkas ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Selain aspek ketahanan pasokan, urgensi B50 juga sangat erat dengan stabilitas harga energi di tingkat masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga: Ateng Sutisna Dorong Reformasi Total Kebijakan Migas di Tengah Ancaman Krisis Energi Global
Anggota DPR Dapil Jawa Timur VIII ini menambahkan, meskipun pemerintah telah mengambil kebijakan menahan harga BBM per 1 April 2026 demi melindungi daya beli, fluktuasi harga energi tetap menjadi ancaman, terutama dengan merangkaknya harga LPG di pasaran yang di beberapa tempat melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
“B50 bukan sekadar program teknis kedaulatan energi, tetapi ini adalah bantalan ekonomi bagi rakyat. Dengan energi yang mandiri, kita punya kontrol lebih kuat terhadap stabilitas harga di dalam negeri,” tambahnya.
Terakhir, Meitri meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan infrastruktur distribusi dan kilang.
Ia merujuk pada langkah mitigasi Ditjen Migas yang mulai mengoptimalkan kilang dalam negeri, seperti RDMP Balikpapan, untuk meningkatkan produksi domestik.
“Roadmap menuju B50 ini perlu dikawal dengan ketat. Kemampuan kita untuk memaksimalkan potensi sawit adalah jalan ganda, yaitu mengunci swasembada energi di dalam negeri sekaligus memperkokoh leverage diplomasi energi kita di panggung geopolitik dunia,” pungkasnya.