Jakarta (20/03) — Pemerintah menyalurkan bantuan sosial tahap pertama senilai lebih dari Rp878 miliar bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui PT Pos Indonesia. Bantuan ini mencakup bantuan isian hunian (BIH), stimulan sosial ekonomi (BSSE) bagi 67.886 keluarga, serta jaminan hidup (jadup) sebesar Rp450 ribu per bulan selama tiga bulan bagi 248.588 individu. Provinsi Aceh mendapatkan alokasi terbesar yakni Rp450,7 miliar, diikuti Sumut Rp82,8 miliar, dan Sumbar Rp43,4 miliar. Mendagri Tito Karnavian (07/03/2026) menyatakan penyaluran ini bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan memulihkan kondisi ekonomi masyarakat pascabencana. Pemerintah memastikan data penerima telah diverifikasi dengan ketat agar bantuan tepat sasaran, serta menjanjikan adanya gelombang bantuan berikutnya untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera berjalan optimal.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyambut positif langkah pemerintah yang menyalurkan bantuan sosial tahap pertama senilai lebih dari Rp878 miliar bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan sosial ini sangat penting untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memulihkan aktivitas ekonomi mereka setelah terdampak bencana.
“Kita menyambut baik penyaluran bantuan sosial ini karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit pascabencana. Dukungan pemerintah menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat,” ungkap Kang Aher saat diwawancarai.
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menilai distribusi bantuan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat dan merata di wilayah yang terdampak. Selain itu, penyaluran bantuan ini bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendorong pemulihan kondisi sosial dan ekonomi di daerah terdampak bencana. Oleh karena itu, pemerintah memastikan bahwa data penerima bantuan telah melalui proses verifikasi yang ketat agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Baca Juga: Aher Apresiasi Penambahan Dana TKD untuk Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera
“Kita mengapresiasi upaya verifikasi data penerima bantuan agar distribusinya tepat sasaran. Transparansi dan akurasi data sangat penting agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI Periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini mendukung rencana pemerintah untuk menyalurkan gelombang bantuan berikutnya guna memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera dapat berjalan secara optimal.
“Kita berharap rangkaian bantuan ini dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat serta memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang,” demikian tutup Kang Aher.