Jakarta (15/04) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, menyoroti kesenjangan antara visi besar transisi energi nasional yang diemban PT PLN (Persero) dengan realitas persoalan di lapangan, khususnya terkait kompensasi lahan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), Senin (13/04), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam forum tersebut, Jalal mengawali dengan menyoroti peluang besar sekaligus tantangan yang dihadapi PLN di tengah dorongan transisi menuju energi bersih. Ia menilai arah kebijakan pemerintah yang mendorong elektrifikasi di berbagai sektor akan menjadikan PLN sebagai aktor kunci dalam masa depan energi nasional.
“Pak Presiden sudah memberikan arahan agar kita beralih dari energi fosil ke energi bersih. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan besar bagi PLN,” ujarnya.
Ia juga meminta penjelasan lebih komprehensif terkait arah strategis PLN di tengah dinamika geopolitik global dan meningkatnya daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.
“Kami ingin mengetahui kira-kira masa depan PLN akan seperti apa, agar Komisi XII dan masyarakat bisa memahami arah kebijakannya,” lanjutnya.
Namun demikian, Jalal menegaskan bahwa di balik visi besar tersebut, masih terdapat persoalan mendasar di tingkat masyarakat yang perlu segera ditangani secara serius.
Ia mencontohkan temuan langsung di lapangan terkait keberadaan tiang listrik yang berdiri di atas lahan warga tanpa kejelasan kompensasi maupun komunikasi yang memadai dari pihak PLN.
“Ada tiang-tiang listrik di halaman rumah masyarakat. Mereka berharap bisa digeser atau setidaknya ada kompensasi, tapi banyak yang tidak pernah mendapat kejelasan,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan tersebut mencerminkan pentingnya keadilan dalam implementasi kebijakan, sejalan dengan nilai keadilan sosial yang menjadi prinsip dasar pembangunan nasional.
“Sila kelima itu keadilan. Masyarakat berharap ada komunikasi yang baik dan kejelasan terkait kompensasi,” tegasnya.
Jalal menilai bahwa persoalan yang kerap dianggap kecil atau teknis ini justru memiliki dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap institusi negara dan BUMN.
“Ini mungkin terlihat sederhana, tapi bagi masyarakat ini sangat penting. Mereka butuh kepastian dan perlakuan yang adil,” katanya.
Ia mendorong agar PLN, khususnya di tingkat daerah, dapat memperbaiki pola komunikasi dengan masyarakat serta memastikan mekanisme kompensasi berjalan secara transparan dan responsif.