Jakarta (14/04) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping, menyoroti dua persoalan utama yang saat ini menjadi bottleneck dalam sektor budidaya udang nasional, yakni ketersediaan bibit berkualitas dan ketergantungan tinggi terhadap pakan dari pelaku usaha besar.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Masyarakat Akuakultur Indonesia, Senin (13/04), di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Riyono mengungkapkan bahwa persoalan bibit udang berkualitas masih menjadi tantangan besar di lapangan, terutama ketika terjadi kematian massal yang mengharuskan petambak mencari pasokan baru dalam waktu cepat.
“Ketersediaan bibit, khususnya udang, setelah mati kita nyari bibit udang yang bagus itu sulit, dan pemerintah belum bisa produksi,” katanya.
Ia mempertanyakan kapasitas negara dalam menyediakan bibit unggul yang dapat diandalkan oleh para petambak.
“Coba di mana kita tunjukkan bisa memproduksi kualitas bibit udang yang bagus,” tegasnya.
Selain itu, Riyono juga menyoroti persoalan pakan yang dinilai sangat bergantung pada perusahaan besar, sementara pemerintah maupun BUMN belum mampu menghadirkan alternatif produksi yang kompetitif.
“Pakan kita sangat-sangat tergantung dengan para pengusaha besar. Pemerintah juga enggak bisa, BUMN juga enggak ada yang bisa produksi pakan,” jelas Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan tersebut.
Menurutnya, kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya biaya produksi dan menurunnya margin keuntungan petambak, terutama di tengah tekanan pasar global yang tidak stabil.
“Tanpa udang itu, biayanya semakin besar, marginnya semakin tipis, pasar luar negeri semakin goncang,” ujarnya.
Riyono, yang juga mengaku sebagai petambak, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu teknis, tetapi menyangkut keberlanjutan industri akuakultur nasional secara keseluruhan.
“Saya petambak, jadi ngerti betul kondisi sekarang,” pungkasnya.
Ia mendorong agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan segera mencari solusi konkret untuk mengatasi ketergantungan pada sektor hulu, khususnya dalam produksi bibit dan pakan, guna menjaga daya saing industri udang Indonesia di pasar global.
RDP ini menjadi bagian dari upaya Komisi IV DPR RI dalam menyerap aspirasi pelaku usaha dan merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat sektor akuakultur nasional.