Jakarta (14/04) — Evaluasi Mudik Lebaran 2026 menunjukkan capaian positif, namun menyisakan berbagai catatan serius.
Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menilai pemerintah belum sepenuhnya mampu menghadirkan pengalaman mudik yang utuh bagi para pemudik.
Data menunjukkan jumlah pemudik mencapai 147,55 juta orang atau meningkat 2,53 persen dibanding tahun sebelumnya.
Di sisi lain, angka kecelakaan berhasil ditekan hingga 6,31 persen, bahkan rasio kecelakaan turun signifikan menjadi 23,84 per satu juta perjalanan.
Namun, capaian tersebut tidak sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat yang justru menurun dari 90,9 persen pada 2025 menjadi 85,3 persen pada 2026.
“Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan mudik. Pemerintah berhasil meningkatkan aspek keselamatan, tetapi belum mampu menjawab kebutuhan kenyamanan masyarakat secara optimal,” ujar Saadiah dalam keterangan persnya, Selasa (14/4).
Ia menilai penurunan kepuasan publik menjadi indikator penting bahwa pendekatan penyelenggaraan mudik masih terlalu berfokus pada kelancaran arus dan pengendalian risiko, namun belum menyentuh kualitas pengalaman pemudik secara menyeluruh.
Menurut Saadiah, sejumlah persoalan klasik kembali terulang, terutama di titik-titik krusial yang menjadi simpul kemacetan.
Salah satu yang paling menonjol adalah kepadatan di rest area KM 57 Tol Jakarta–Cikampek yang dipadati hingga 180 ribu kendaraan.
Antrean panjang bahkan meluas hingga ke badan jalan tol akibat keterbatasan kapasitas parkir dan lemahnya pengaturan keluar-masuk kendaraan.
Selain itu, antrean panjang di Pelabuhan Gilimanuk yang mencapai 20 hingga 27 kilometer juga menjadi sorotan.
Saadiah menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem manajemen arus masih bersifat reaktif.
“Masalahnya bukan sekadar kapasitas, tetapi pada sistem yang belum mampu mengantisipasi lonjakan. Kita masih melihat pola penanganan yang baru bergerak setelah kemacetan terjadi,” katanya.
Di wilayah Sumatera, lonjakan trafik di Tol Trans Sumatera yang mencapai 84 persen juga memunculkan persoalan baru, terutama pada titik akses menuju Pelabuhan Bakauheni.
Menurutnya, hal ini memperlihatkan belum optimalnya distribusi arus ke jalur alternatif yang sebenarnya tersedia.
Lebih jauh, Saadiah juga menyoroti ketimpangan kualitas layanan antara jalan tol dan non-tol. Ia menilai pemerintah terlalu fokus pada pengelolaan jalur tol, sementara kondisi jalan arteri justru menjadi sumber utama keluhan masyarakat.
“Ini menunjukkan adanya kesenjangan infrastruktur. Jalan tol dikelola dengan baik, tetapi jalan non-tol yang digunakan mayoritas masyarakat justru tertinggal,” ucapnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga tiket pesawat selama periode mudik.
Meskipun secara resmi kenaikan berada di kisaran 9 hingga 13 persen, masyarakat merasakan lonjakan yang jauh lebih tinggi di lapangan.
Hal ini dipicu oleh kenaikan harga avtur, fuel surcharge, serta terbatasnya kapasitas penerbangan.
“Ini menyangkut keadilan akses. Ketika harga tiket tidak terkendali, maka pilihan masyarakat menjadi terbatas. Negara harus hadir untuk memastikan transportasi tetap terjangkau,” tegas Saadiah.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan belum sinkronnya kebijakan regulasi dengan realitas di lapangan, sehingga berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Sebagai langkah perbaikan, Saadiah mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, termasuk memperkuat sistem manajemen berbasis teknologi, memperbaiki infrastruktur jalan non-tol, serta mengintegrasikan moda transportasi darat, laut, dan udara secara lebih efektif.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya reformasi sistem penyeberangan dan pengendalian harga tiket transportasi, khususnya sektor penerbangan, agar lebih berpihak kepada masyarakat.
“Ke depan, kita tidak bisa hanya berbicara soal kelancaran arus. Mudik adalah pengalaman sosial yang harus menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.