Jakarta (14/04) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyoroti pentingnya pembenahan fasilitas umum transportasi, khususnya terminal dan pelabuhan, dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, serta Basarnas di Gedung DPR RI, Senin (13/4/2026).
Rapat kerja tersebut digelar untuk membahas evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan layanan transportasi arus mudik dan balik Lebaran tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, Abdul Hadi menilai banyak terminal yang belum berfungsi optimal, meskipun secara fisik telah tersedia. Ia mencontohkan kondisi Terminal Mandalika, NTB, yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.
Menurut anggota DPR RI Dapil NTB II (Pulau Lombok) ini, berdasarkan keluhan para sopir angkutan umum, kondisi terminal masih semrawut. Para sopir mengaku kebingungan terkait titik naik dan turun penumpang, termasuk bagi bus antarprovinsi.
“Saya kemudian bertanya ke sopir-sopir umum, yang kebetulan banyak sahabat saya, bagaimana catatan kalian terhadap terminal kita? Ternyata jawaban mereka: krodit. Nggak jelas di mana kami harus menaikkan dan di mana menurunkan penumpang,” ujar Abdul Hadi.
Sehingga, ia mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan fasilitas umum di terminal agar dapat menunjang operasional transportasi secara lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.
Selain itu, Abdul Hadi turut menyoroti persoalan kepadatan di sejumlah pelabuhan. Ia mengungkapkan adanya laporan masyarakat terkait kesulitan mendapatkan tiket yang diduga dipicu praktik percaloan.
Menurut dia, persoalan ini sebelumnya telah disampaikan dalam rapat terdahulu dan perlu segera ditindaklanjuti. “Kami berharap ke depan ada langkah konkret untuk mengantisipasi praktik percaloan tiket di pelabuhan,” katanya.
Abdul Hadi juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih dikeluhkan masyarakat. Ia menyebut masih banyak ruas jalan yang rusak dan berlubang, khususnya di luar jalan tol.
Menurut dia, untuk jalan tol, pemerintah telah memiliki standar pelayanan minimal (SPM) sehingga kualitasnya relatif lebih terjaga. Namun, persoalan justru banyak ditemukan pada jalan non-tol.
“Kalau jalan tol saya kira sudah ada standar pelayanannya dan terus membaik. Tapi yang menjadi catatan kami adalah jalan di luar tol, bahkan di luar kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum,” ujarnya.
Ia menjelaskan, banyak jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, yang kondisinya masih memprihatinkan. Jalan-jalan tersebut dinilai belum mendapatkan penanganan optimal sehingga berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna.
Karena itu, Abdul Hadi mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan, khususnya jalan provinsi dan kabupaten yang mengalami kerusakan. Ia menegaskan perbaikan jalan menjadi hal mendesak karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.