Jakarta (14/04) — Anggota Komisi XII DPR – RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menilai gangguan pasokan bahan baku plastik (nafta) dari Timur Tengah harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan transformasi mendasar pada industri polimer nasional, dari ketergantungan berbasis fosil menuju ekonomi sirkular berbasis biomassa.
Eskalasi krisis geopolitik global telah memperlihatkan rapuhnya struktur industri petrokimia nasional yang selama ini sangat bergantung pada impor. Indonesia saat ini mengimpor hampir seluruh kebutuhan nafta domestik yang mencapai sekitar 3 juta ton per tahun—dengan sekitar 70 persen berasal dari kawasan Timur Tengah.
Kondisi ini menjadikan industri nasional sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok global, termasuk ketegangan di jalur strategis seperti Selat Hormuz.
“Ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap nafta impor menunjukkan bahwa struktur industri kita belum sepenuhnya berdaulat. Ini harus menjadi titik balik untuk membangun fondasi industri yang lebih tangguh dan mandiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa tekanan tidak hanya datang dari sisi geopolitik, tetapi juga dari dinamika pasar global. Kebijakan proteksionis negara produsen seperti Korea Selatan dan China yang membatasi ekspor nafta telah memicu kelangkaan bahan baku di kawasan Asia, berdampak langsung pada kenaikan harga resin plastik di dalam negeri.
Kondisi ini berdampak serius terhadap sektor riil, khususnya industri makanan dan minuman serta pelaku UMKM yang sangat bergantung pada kemasan plastik. Kenaikan harga bahan baku memaksa pelaku usaha menghadapi dilema antara menaikkan harga jual atau menekan margin keuntungan. Di tingkat UMKM, tekanan ini menyebabkan penurunan omzet secara signifikan akibat keterbatasan akses terhadap bahan baku.
Situasi ini tidak boleh hanya direspons secara jangka pendek. Ia mengapresiasi pandangan industri yang mulai melihat krisis ini sebagai momentum untuk beralih ke bahan baku ramah lingkungan. Menurutnya, pergeseran dari pendekatan reaktif menuju strategi transformasi jangka panjang merupakan langkah yang tepat dan harus didukung penuh oleh kebijakan pemerintah.
“Ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular. Ketahanan industri tidak bisa bergantung pada bahan baku impor yang rentan di tengah kondisi global saat ini, ” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa transformasi menuju polimer hijau sejalan dengan dorongan untuk meninggalkan model ekonomi linear berbasis fosil. Ketergantungan terhadap sistem “ambil–buat–buang” dinilai tidak lagi relevan.
Dalam konteks tersebut, ia menyoroti besarnya potensi Indonesia dalam mengembangkan bahan baku alternatif berbasis biomassa. Komoditas seperti rumput laut, singkong, dan limbah pertanian memiliki peluang besar untuk menjadi fondasi industri bioplastik nasional. Beberapa inisiatif swasta bahkan telah menunjukkan bahwa teknologi kemasan biodegradable mampu menekan emisi dan mengurangi limbah plastik.
Transformasi ini membutuhkan intervensi kebijakan yang terarah dan terintegrasi. Pemerintah perlu mendorong pengembangan klaster industri bioplastik dari hulu hingga hilir, memperkuat rantai pasok domestik, serta memastikan standar dan sertifikasi produk ramah lingkungan agar tidak terjadi praktik greenwashing di pasar.
Di sisi lain, dukungan terhadap UMKM juga menjadi krusial. Pelaku usaha kecil harus mendapatkan insentif dan pendampingan agar mampu beradaptasi dengan penggunaan kemasan ramah lingkungan tanpa terbebani biaya tambahan yang signifikan.
Ia pun menegaskan bahwa krisis pasokan nafta bukan sekadar tantangan, melainkan peluang strategis untuk melakukan lompatan besar dalam industrialisasi berbasis keberlanjutan.
“Krisis ini bisa menjadi titik balik untuk keluar dari ketergantungan bahan baku impor dan membangun industri polimer yang berdaulat, berbasis sumber daya domestik, dan berkelanjutan,” pungkasnya.