Jakarta (10/04) — Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendorong pemerintah untuk segera menghentikan ketergantungan impor bawang putih dan menargetkan kembali swasembada nasional. Hal ini disampaikan dalam kunjungan spesifik Komisi IV DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IV bersama jajaran anggota.
Sebelum diskusi teknis berlangsung, Komisi IV DPR RI menyampaikan pernyataan bersama yang menegaskan komitmen untuk menghentikan impor bawang putih secara bertahap dan terukur, serta memperkuat produksi dalam negeri. Seruan “Bawang putih… stop impor, swasembada” menjadi pesan utama dalam agenda tersebut.
Johan mengatakan Indonesia sebenarnya pernah mencapai swasembada bawang putih pada era 1990-an, yang salah satu sentranya adalah Sembalun, NTB, sehingga upaya tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Namun, saat ini ekosistem produksi dinilai melemah akibat dominasi impor yang berkepanjangan.
“Kita pernah swasembada. Artinya ini sangat mungkin kita capai kembali. Tapi hari ini kita kehilangan ekosistemnya, karena impor terlalu dominan dan petani tidak mendapatkan perlindungan yang cukup,” ujar Johan.
Ia menilai masuknya bawang putih impor yang tidak terkendali, terutama saat musim panen, menjadi salah satu faktor utama yang menekan harga di tingkat petani dan menurunkan minat budidaya.
Baca Juga: Jelang Ramadan, Johan Rosihan Ingatkan Pentingnya Keadilan Distribusi dan Harga Pangan Terjangkau
Selain itu, Johan juga menyoroti perlunya evaluasi kebijakan yang ada, termasuk implementasi kewajiban tanam bagi importir yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi nasional.
Menurutnya, penguatan sektor hulu menjadi kunci, terutama melalui penyediaan benih unggul, peningkatan produktivitas, serta pembangunan kawasan sentra produksi yang terintegrasi dengan pasar.
“Kalau kita serius membangun dari hulu sampai hilir dan berani mengendalikan impor, saya yakin swasembada bawang putih bisa kita capai kembali,” katanya.
Komisi IV DPR RI memastikan akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak pada petani dan memperkuat kemandirian pangan nasional.