Jakarta (08/04) — Anggota Komisi V DPR RI, Rofik Hananto, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera membangun jalan nasional di kawasan jalur tengah Jawa Tengah guna mengatasi kemacetan parah yang selalu berulang setiap libur Lebaran dalam Rapat Kerja Evaluasi Infrastruktur Pasca-Lebaran 2026.
Ia menyoroti minimnya dukungan infrastruktur pusat di wilayah Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen, padahal kawasan tersebut memiliki peran krusial sebagai jalur lalu lintas alternatif menuju pintu tol di jalur utara.
“Purbalingga sekarang menjadi salah satu alternatif yang cukup traffic, karena sebagian besar dari bagian tengah melewati jalur tengah ke pintu tol Pemalang. Tapi sampai sekarang belum memiliki jalan nasional. Jadi sangat depend on dengan anggaran provinsi dan daerah, tidak ada support dari pusat,” ungkap Rofik.
Menyikapi hal tersebut, Rofik menjelaskan bahwa kelumpuhan lalu lintas di daerah pemilihannya tidak hanya soal akses perlintasan antarwilayah, melainkan sangat dipengaruhi oleh mobilitas wisatawan yang melonjak tajam.
“Selain masalah akses perlintasan antarkota, besarnya beban jalan juga diakibatkan oleh tingginya volume kunjungan pariwisata. Ketiga kabupaten ini merupakan kawasan strategis penyumbang tingginya angka pariwisata daerah,” jelas Rofik.
Legislator asal Dapil Jawa Tengah VII ini menegaskan bahwa urgensi pembangunan jalan nasional sangat berbanding lurus dengan data lonjakan wisatawan di wilayahnya.
Baca Juga: Rofik Hananto: Sosialisasi Empat Pilar Wajib Dilakukan, Meski Secara Bertahap
“Kebumen saat ini menempati peringkat pertama di Jawa Tengah, disusul Purbalingga di peringkat delapan, dan Banjarnegara di peringkat sepuluh. Setiap kali musim liburan, daerah ini selalu mengalami kemacetan yang luar biasa, sehingga kami harapkan ada perhatian khusus dari Kementerian PU,” tambahnya.
Peningkatan status jalan daerah menjadi jalan nasional di kawasan penyumbang wisatawan tertinggi ini dinilai menjadi solusi mendesak yang harus segera direalisasikan. Komisi V DPR RI berharap evaluasi infrastruktur tahun ini dapat langsung diimplementasikan dalam bentuk alokasi kebijakan dan anggaran yang nyata dari pemerintah pusat.