Jakarta (02/04) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Ateng Sutisna mendorong penguatan sistem pengelolaan sampah di tingkat desa dan kelurahan melalui pendekatan kolaboratif dan dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumber.
Menurutnya, perkembangan positif di tingkat rumah tangga harus diimbangi dengan kesiapan sistem pengolahan di tingkat hilir agar upaya pemilahan tidak menjadi sia-sia.
“Kesadaran masyarakat sudah mulai terbentuk. Namun, sistem di tingkat desa perlu diperkuat agar hasil pilahan tidak kembali tercampur atau terbuang tanpa pengolahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa di sejumlah wilayah padat, seperti Kabupaten Bogor, memiliki tantangan pengelolaan sampah yang cukup besar. Keterbatasan lahan, kapasitas pengangkutan dan pengolahan menyebabkan sebagian sampah belum tertangani secara optimal. Di sisi lain, kapasitas kelembagaan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) juga dinilai masih lemah, baik dari sisi manajerial maupun tata kelola.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mempermudah aspek perizinan lingkungan serta memberikan pendampingan teknis pengolahan sampah bagi desa.
Untuk itu, diperlukan langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur dan kelembagaan pengelolaan sampah di desa, termasuk melalui peningkatan kapasitas BUMDes dan KSM.
Ia pun mengusulkan pembentukan ‘Klinik Lingkungan’ di tingkat daerah sebagai pusat layanan pendampingan bagi desa, khususnya dalam penyusunan dokumen lingkungan dan penentuan lokasi fasilitas pengolahan sampah.
“Pendampingan teknis ini penting agar desa tidak terbebani oleh persoalan administratif semata, tetapi justru difasilitasi untuk mampu mengelola sampah secara baik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mendorong penerapan model kerja sama antar desa melalui BUMDes Bersama (BUMDesma), terutama untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah padat.
“Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan pengelolaan sampah dilakukan secara lebih efisien dan memenuhi standar teknis yang ada,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk mendukung seluruh rantai pengelolaan sampah, mulai dari edukasi hingga operasional pengolahan sampah.
“Dengan dukungan kebijakan yang tepat, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi antar desa, pengelolaan sampah dapat menjadi bagian dari pembangunan desa yang berkelanjutan,” pungkasnya.