Bali (23/02) — Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Provinsi Bali telah dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan terhadap sektor energi dan pertambangan mineral strategis nasional. Agenda ini difokuskan pada evaluasi kinerja, tata kelola, serta kontribusi industri minerba terhadap perekonomian nasional.

“Ada dua hal penting terkait Antam yang menjadi perhatian saya,” ujar Jalal Abdul Nasir, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS.

Dalam pembahasan tersebut disampaikan bahwa kegiatan pertambangan mineral strategis memiliki posisi krusial dalam mendukung hilirisasi, penyediaan bahan baku industri nasional, serta menopang agenda transisi energi yang berkelanjutan.

“Pertama, saya mendorong agar Antam melakukan lompatan besar dalam dua hingga tiga tahun ke depan untuk membangun fondasi sebagai perusahaan mineral hebat dan membanggakan,” jelas legislator PKS tersebut.

Antam dinilai memiliki keunggulan strategis karena mengelola tiga komoditas utama, yakni emas, nikel, dan bauksit, yang seluruhnya memiliki nilai ekonomi tinggi dan relevansi kuat dalam peta industri global.

“Dengan tiga produk unggulan itu, Antam seharusnya dapat menjadi pemain utama, apalagi emas tetap menjadi primadona, nikel sangat dibutuhkan, dan bauksit merupakan bahan dasar aluminium,” lanjutnya.

Penguatan fondasi korporasi tersebut dipandang selaras dengan arah kebijakan nasional Presiden Prabowo yang memahami dinamika geopolitik dan kebutuhan mineral strategis di tingkat global.

“Kita ingin dalam beberapa tahun ke depan Antam benar-benar kokoh sebagai perusahaan mineral besar yang memberi kebanggaan nasional,” tambahnya.

Kedua, peran perusahaan sebagai offtaker emas rakyat juga dinilai sangat penting untuk memastikan hasil tambang rakyat terserap secara resmi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Antam harus mampu menjadi offtaker emas, termasuk dari wilayah pertambangan rakyat, agar rakyat tetap bisa menikmati hasil tambangnya dan PNBP masuk ke kas negara,” tegasnya.

Skema tersebut dipandang memerlukan penyusunan regulasi secara komprehensif oleh kementerian dan lembaga terkait, seperti ESDM, Lingkungan Hidup, Kehutanan, BPN, sektor investasi, serta dukungan Antam sendiri.

Sinergi lintas kementerian dan lembaga diyakini menjadi kunci agar penguatan peran strategis tersebut berjalan efektif, akuntabel, dan selaras dengan kepentingan rakyat serta pembangunan berkelanjutan.