Jakarta (19/02) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi sikap Menteri Luar Negeri Sugiono yang saat menemui Wakil Tetap Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Riyad Mansour, di New York, Amerika Serikat, menegaskan kembali sikap resmi Indonesia yang tetap mendukung Palestina merdeka yang berdaulat. Ia juga mengusulkan agar dukungan berulang Indonesia tersebut dikuatkan dan ditegaskan dalam pertemuan Dewan Perdamaian (Board of Peace).

“Pertemuan kedua pejabat tersebut sangat penting di saat Presiden Prabowo Subianto akan mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian di Amerika Serikat. Dan penegasan dukungan terhadap Palestina agar segera diakhiri perang yang menghadirkan genosida, diakhirinya segala pelanggaran perjanjian oleh Israel, dimasukkannya bantuan kemanusiaan secara sebenarnya, yang berujung pada hadirnya kemerdekaan Palestina, seharusnya bisa menjadi agenda utama yang diperjuangkan oleh Indonesia bersama negara-negara sahabat Palestina di Dewan Perdamaian,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (19/2).

HNW, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa diterimanya Israel dengan tetap tidak adanya perwakilan Palestina di Dewan Perdamaian seharusnya juga dikritisi. Untuk menghadirkan solusi yang adil, mestinya juga diperjuangkan masuknya perwakilan Palestina. “Demi terwujudnya perdamaian yang adil, mestinya juga ada perwakilan Palestina di Dewan Perdamaian tersebut. Tetapi bila kondisi yang tidak adil dan tidak ideal seperti sekarang tetap tak bisa diubah, Indonesia dan negara-negara sahabat anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) seharusnya bisa memainkan peran sebagai ‘wakil’ dari Palestina untuk memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat Palestina, agar terbebas dari genosida dan penjajahan, agar kemerdekaan Palestina segera dapat diwujudkan,” ujarnya.

HNW menuturkan rakyat Palestina dan dunia yang menaruh harapan terhadap Dewan Perdamaian juga bisa dihinggapi skeptisisme atas efektivitas Dewan Perdamaian tersebut, karena tidak terlaksananya poin-poin penting dari perjanjian damai dan berhentinya perang, yang mengantarkan hadirnya perdamaian dengan terwujudnya Palestina merdeka sekalipun dalam bentuk two state solution. Bahkan, sehari menjelang KTT Dewan Perdamaian ini, Israel pun masih melakukan serangan brutal bersenjata atas Gaza yang menewaskan belasan rakyat sipil Gaza. “Alih-alih mereka mengakui two state solution, Israel malah membuat keputusan sepihak memasukkan tanah Palestina di Tepi Barat sebagai tanah milik negara Israel, hal yang ditolak keras oleh puluhan negara anggota PBB, Sekjen OKI, dan delapan menteri dari negara-negara OKI yang masuk dalam Dewan Perdamaian, termasuk Menlu RI,” ujarnya.

“Menlu RI juga penting bisa memainkan peran yang maksimal dengan melanjutkan sikap bersama menjadi aksi yang lebih nyata dari negara sahabat anggota OKI, agar tujuan RI masuk ke dalam Dewan Perdamaian ini sebagaimana dinyatakan Menlu Sugiono, yakni berhentinya perang, terciptanya perdamaian yang berdasarkan keadilan, masuknya bantuan kemanusiaan, serta terwujudnya kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat, dapat diwujudkan. Dan itulah yang juga menjadi harapan Palestina sebagaimana disampaikan oleh Perwakilan Tetap Palestina di PBB yang ditemui oleh Menlu RI. Tetapi bila melalui KTT ini tujuan masuk ke Dewan Perdamaian tidak terpenuhi, malah tidak menghadirkan perdamaian, justru dijadikan sebagai legitimasi kejahatan kemanusiaan dan penjajahan atas Palestina, serta menjauhkan hadirnya negara Palestina merdeka yang sudah diakui oleh 153 negara anggota PBB, maka sewajarnya bila Menlu RI melaksanakan apa yang sudah disampaikan di depan publik sesudah pertemuan Presiden RI dengan pimpinan ormas Islam, yaitu menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian,” pungkasnya.