Mataram (18/02) — Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, mengapresiasi pelaksanaan program peningkatan empat ruas jalan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, oleh pemerintah pusat sehingga hasilnya bisa dinikmati masyarakat setempat.
“Khusus jalan di tahun 2025, kita bisa membantu untuk Dapil Lombok itu ada empat ruas jalan,” ujarnya di Mataram, Selasa.
Ia menyebutkan empat ruas jalan itu, yakni pelebaran Jalan Paokmotong–Kotaraja dengan nilai kontrak mencapai Rp26 miliar lebih, prevensi Jalan Provinsi Labuan Lombok–Sambelia dengan nilai kontrak Rp25 miliar lebih, prevensi Jalan Labuan Lombok–Sambelia dengan nilai kontrak Rp17,3 miliar lebih, dan peningkatan Jalan Pesanggarahan–Kumbak–Banyu Urip–Tempos dengan nilai kontrak Rp8,4 miliar lebih.
“Alhamdulillah jalan-jalan ini sudah selesai dikerjakan tepat waktu dan tertata dengan baik sehingga bisa dilalui oleh masyarakat,” katanya.
Abdul Hadi, Anggota DPR RI Dapil NTB Pulau Lombok, mengatakan peningkatan ruas jalan, baik jalan provinsi maupun kabupaten, ini merupakan bagian dari program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun 2025, termasuk pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.
“Bahkan tidak hanya itu, keberadaan jalan-jalan ini juga mendukung peningkatan menuju destinasi wisata,” ucapnya.
Ia menegaskan komitmen untuk terus mengawal berbagai program pembangunan infrastruktur di daerah.
Ia mengaku bersama Kementerian Pekerjaan Umum juga ikut berperan dalam memastikan penurunan dan realisasi anggaran pembangunan jalan tersebut.
“Kami di Komisi V DPR RI berupaya agar pembangunan jalan di daerah, termasuk di Pulau Lombok ini, dapat terlaksana dengan baik. Sebab, kondisi jalan yang lebih baik akan memperlancar konektivitas antarwilayah dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat setempat,” kata mantan Anggota DPRD NTB ini.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai tentu akan berdampak langsung terhadap percepatan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Karena dengan akses jalan yang layak, distribusi hasil pertanian, kegiatan usaha, dan mobilitas warga akan semakin lancar. Hal ini merupakan wujud nyata dari dukungan pemerintah dalam memperkuat perekonomian rakyat,” ujarnya.
Oleh karena itu, ke depan ia berharap program peningkatan jalan serupa dapat terus dilanjutkan di berbagai wilayah di Pulau Lombok agar manfaatnya semakin luas dirasakan oleh masyarakat. Bahkan, untuk jalan-jalan provinsi ini bisa dialihkan statusnya menjadi nasional.
“Kita berharap pembangunan infrastruktur seperti ini terus berlanjut agar masyarakat di daerah semakin mudah beraktivitas dan merasakan manfaat pembangunan secara langsung. Untuk jalan-jalan ini tinggal dijaga,” katanya.