Jakarta (11/02) — Pangan adalah hak asasi manusia, negara wajib hadir menyediakan kepada rakyatnya. Hadirnya program Presiden Prabowo dengan MBG adalah wujud kewajiban ini secara bertahap. Pangan adalah jantung kedaulatan negara. Lima puluh persen problem negara adalah perut rakyat yang harus terisi pangan bergizi mulai dari Sabang sampai Merauke.

“Stok pangan wajib terjamin di perkotaan sampai perdesaan, dari daerah maju sampai daerah terluar dan tertinggal sebagai bukti kehadiran negara mengurus pangan rakyatnya,” papar Riyono Caping, Anggota Komisi IV DPR.

Catatan dari Kemenko Pangan 2026 merujuk kepada hasil survei Bapanas 2025 disebutkan bahwa daerah defisit pangan masih ada 85 kabupaten yang didominasi oleh daerah di kawasan timur Indonesia. Ada Papua (35,6 persen) dan Maluku (30,27 persen) sebagai provinsi dengan defisit pangan yang besar.

“Defisit pangan ini kondisi di mana ketercukupan pangan di sebuah wilayah atau daerah tidak mampu dipenuhi oleh produksi daerah itu sendiri. Dari sisi stok, akses, dan distribusi pangan rawan akan terjadi kenaikan harga yang anomali dan bisa menyebabkan kelangkaan pangan strategis,” papar Riyono Caping.

Ada kurang lebih 85 kabupaten/kota yang masuk kategori defisit pangan mulai dari beras, minyak sampai gula. Kondisi ini tentu tidak ideal saat menjelang hari besar agama Islam, Ramadan dan Lebaran. Perlu ada antisipasi dan persiapan lebih matang agar 85 wilayah tersebut tidak menimbulkan gejolak yang seolah-olah mewakili seluruh Indonesia.

“Bapanas harus memantau ketat keberadaan 85 kabupaten yang masuk defisit pangan ini. Jaga betul dan pastikan stok pangan aman sekaligus harga terjangkau masyarakat. Jangan sampai prestasi swasembada beras kita tercoreng karena rakyat berpikir harga beras masih mahal. Inilah yang harus dipahami dan diintervensi oleh negara,” tambah Riyono Caping.

Penguatan pangan lokal dan peningkatan kapasitas produksi lokal menjadi salah satu kunci bagi pengurangan defisit pangan bagi daerah yang masuk indeks rawan pangan ini. Pembangunan food estate di Papua dan Maluku harus terus dimonitor dan dipastikan mampu berkontribusi mengurangi defisit pangan.