Jakarta (07/02) — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan peran vital data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam mendukung sistem keuangan nasional dan penanggulangan bencana melalui verifikasi biometrik yang akurat. Pemanfaatan data ini telah membantu menghemat keuangan negara dengan mengoreksi jutaan penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Selain itu, integrasi Identitas Kependudukan Digital mempercepat layanan perbankan dan membantu penegak hukum dalam mitigasi tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut disampaikan pada 28 Januari 2026.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyatakan persetujuannya terhadap langkah Kementerian Dalam Negeri yang menekankan peran vital data kependudukan Dukcapil dalam mendukung sistem keuangan nasional serta penanggulangan bencana melalui verifikasi biometrik yang akurat dan terintegrasi. Pemanfaatan data Dukcapil yang presisi dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial dan perlindungan keuangan negara.

“Data kependudukan Dukcapil yang berbasis biometrik terbukti sangat membantu negara. Verifikasi yang akurat mampu mengoreksi jutaan penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, sehingga negara dapat menghemat anggaran dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” ungkap Aher saat diwawancarai awak media.

Lebih jauh, Aher menambahkan bahwa integrasi data Dukcapil dengan berbagai sektor strategis merupakan fondasi penting dalam membangun sistem keuangan nasional yang sehat, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks penanggulangan bencana, data kependudukan yang valid juga mempermudah identifikasi korban serta percepatan penyaluran bantuan secara tepat dan adil. Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dinilai mampu mempercepat layanan perbankan dan keuangan. Dengan integrasi IKD, proses know your customer (KYC) dapat dilakukan lebih efisien tanpa mengurangi aspek keamanan dan perlindungan data pribadi.

“Integrasi Identitas Kependudukan Digital tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perbankan, tetapi juga membantu aparat penegak hukum dalam mitigasi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang,” ujar Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI tersebut.

Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat II ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola, keamanan data, serta pengawasan pemanfaatan data kependudukan agar kepercayaan publik tetap terjaga. Ke depan, ia berharap Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat sinergi lintas lembaga sehingga data Dukcapil benar-benar menjadi tulang punggung pelayanan publik, stabilitas keuangan, dan perlindungan masyarakat.

“Penguatan tata kelola, keamanan data, serta pengawasan pemanfaatan data kependudukan sangat penting agar kepercayaan publik tetap terjaga. Kita berharap Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat sinergi lintas lembaga sehingga data Dukcapil benar-benar menjadi tulang punggung pelayanan publik, stabilitas keuangan, dan perlindungan masyarakat,” pungkas Aher.