Jakarta (06/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Surahman Hidayat, menyambut baik adanya tambahan anggaran bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2026.

“Penambahan anggaran ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan, mitigasi, serta penanganan bencana yang semakin kompleks di Indonesia,” ujar Surahman.

Surahman mengatakan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI telah mendesak Kepala BNPB untuk bersungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti sejumlah masukan. Di antaranya memperkuat kerja sama dengan relawan tanggap bencana di berbagai daerah, mempercepat penyediaan layanan dasar kepada masyarakat terdampak bencana, meningkatkan mitigasi bencana di daerah rawan agar masyarakat memiliki ketangguhan dan kesiapsiagaan, meningkatkan penyediaan sumber daya manusia serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta mendorong digitalisasi data penanganan kebencanaan guna memastikan kebutuhan korban terdampak bencana tepat sasaran.

“Pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI juga mendesak BNPB untuk membuat standar minimal kebutuhan peralatan dan sumber daya manusia dalam penanganan bencana di tiap daerah, serta meningkatkan sosialisasi kepada daerah-daerah rawan bencana,” kata Surahman.

Surahman juga berpendapat bahwa tambahan anggaran ini harus diarahkan pada peningkatan kapasitas daerah melalui dukungan teknis dan pendanaan bagi BPBD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, termasuk peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, seperti logistik, peralatan evakuasi, serta fasilitas penampungan darurat.

“Tambahan anggaran ini juga diharapkan dapat meningkatkan sistem peringatan dini agar masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan akurat sebelum bencana terjadi. Selain itu, diharapkan pula dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi kebencanaan dan pelatihan relawan agar lebih siap menghadapi situasi darurat,” imbuhnya.

Surahman menekankan bahwa tambahan anggaran BNPB bukan sekadar angka dalam APBN, melainkan merupakan investasi bagi keselamatan rakyat. Dengan dukungan anggaran yang memadai, BNPB diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat respons darurat, serta memastikan pemulihan pascabencana berjalan lebih efektif.

“Kami berharap tambahan anggaran BNPB digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sehingga dana tersebut benar-benar bermanfaat dalam melindungi masyarakat dan memastikan negara hadir saat rakyat menghadapi bencana,” ujar Surahman.

Dengan adanya tambahan anggaran tahun 2026, Surahman optimistis BNPB dapat meningkatkan ketangguhan nasional serta memperkuat solidaritas kebangsaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa depan.