Jakarta (05/02) — Rapat kerja antara Anggota Komisi XII DPR RI dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap capaian pembangunan ekonomi berbasis investasi sepanjang tahun 2025.
“Sama, kita mengapresiasi pencapaian investasi tahun 2025. Izin interaktif sebentar, Pak Menteri, 2,7 juta tenaga kerja langsung itu satu tahun, Pak, ya?” ujar Jalal Abdul Nasir dalam forum rapat kerja.
Dalam pemaparan kinerja disampaikan bahwa realisasi investasi nasional sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Capaian tersebut tumbuh 12,7 persen secara year-on-year dan melampaui target dengan realisasi 101,3 persen, serta menyerap sekitar 2,7 juta tenaga kerja langsung, meningkat 10,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Saya sangat mengapresiasi, karena kita paham investasi itu kunci menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen dan terutama untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya,” lanjut legislator PKS tersebut.
Capaian ini dipandang sebagai hasil konsistensi kebijakan investasi dan hilirisasi, serta pengelolaan iklim usaha yang relatif stabil di tengah tantangan ekonomi global.
“Saya mendukung sekali apa-apa yang diminta Pak Menteri. Dukungan ini realistis, dengan anggaran yang relatif terbatas namun diarahkan pada tujuan besar bangsa,” ungkapnya.
Dukungan parlemen juga diarahkan pada penguatan sistem perizinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta harmonisasi lintas kementerian dan lembaga agar dampak kebijakan semakin optimal.
“Kita siap mendukung penguatan OSS, SDM, dan kelembagaan, termasuk harmonisasi antar kementerian dan lembaga, supaya eksekusinya makin efektif,” kata Jalal Abdul Nasir.
Dalam rapat kerja tersebut turut disampaikan pentingnya kejelasan indikator kinerja agar pelaksanaan program prioritas berjalan terukur dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami berharap KPI dibuat rinci. Kita akan mengawal secara positif agar enam program prioritas nasional benar-benar terlaksana, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” pungkasnya.