Sumedang (03/02) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang, Senin (2/2/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk menyerap aspirasi sekaligus memastikan kesiapan daerah menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Ateng Sutisna didampingi jajaran FPKS DPRD Kabupaten Sumedang, yakni H Acep Hidayat Komarudin, H Dadang Sopian Syauri, H Sarip Hidayat, dan H Hendar Ermawan. Pertemuan dengan pihak BPS dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu teknis serta tantangan di lapangan yang berpotensi memengaruhi kualitas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dalam dialog dengan pihak BPS, Ateng menyoroti dampak pemangkasan anggaran pemerintah dalam rangka efisiensi, yang dinilai berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan mutu data statistik yang menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
“Salah satu aspirasi penting yang kami terima adalah berkurangnya jumlah tenaga surveyor. Idealnya, setiap desa membutuhkan minimal empat orang surveyor. Jika jumlah ini tidak terpenuhi, tentu akan berdampak pada kedalaman dan akurasi data,” ujar Ateng.
Selain itu, Ateng juga menyoroti potensi terpangkasnya pelatihan bagi tenaga surveyor. Selama ini, pelatihan dilakukan secara luring selama tiga hari untuk memastikan kesiapan dan keseragaman pemahaman petugas di lapangan. Pengurangan durasi atau metode pelatihan dinilai dapat memengaruhi kualitas proses pengumpulan data.
Ia juga mengingatkan pentingnya sosialisasi sensus ke desa-desa sebelum pelaksanaan. Tanpa sosialisasi yang memadai, partisipasi dan keterbukaan masyarakat dikhawatirkan akan menurun, sehingga menyulitkan petugas saat melakukan pendataan.
“Atas berbagai aspirasi tersebut, kami memandang bahwa sensus ekonomi tidak boleh dilaksanakan secara sekadar ekonomis. Jika dipaksakan, risikonya adalah kualitas data sensus yang rendah, padahal data ini sangat menentukan arah kebijakan ekonomi, investasi, dan pembangunan ke depan,” tegasnya.
Ateng menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat Dapil Jawa Barat IX untuk memperjuangkan aspirasi daerah agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tetap berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat, kredibel, serta bermanfaat bagi pembangunan nasional.