Jakarta (01/02) — Di tengah keraguan sebagian publik mengenai keberpihakan pemerintahan baru terhadap dunia pendidikan karena besarnya fokus pada sektor pertahanan, Presiden Prabowo Subianto justru menyiapkan terobosan besar melalui program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
Inisiatif ini menjadi bukti bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi agenda prioritas, meski pendekatan yang dilakukan berbeda dari pemerintahan sebelumnya.
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menjelaskan bahwa latar belakang militer Presiden tidak menyurutkan perhatiannya terhadap dunia akademis. Menurutnya, Presiden justru memiliki visi yang sangat spesifik untuk mengejar ketertinggalan bangsa.
“Kalau Pak Presiden bukan dari kalangan pendidikan, tetapi konsentrasi dan perhatian terhadap pendidikan luar biasa. Sekarang bahkan diprotes gara-gara dia bikin terobosan-terobosan baru,” kata Fikri, Ahad (1/2/2026) di Jakarta.
Salah satu terobosan tersebut adalah Sekolah Rakyat yang dirancang khusus untuk masyarakat prasejahtera. Program ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian dengan pendekatan bantuan sosial.
“Sekolah Rakyat leading sectornya bukan Kemendikdasmen, bahkan Kementerian Sosial. Kenapa? Karena pendekatannya kemiskinan. Jadi dari desil 1, desil 2, pokoknya yang miskin, bahkan miskin ekstrem,” ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Sementara itu, untuk menjaring bibit-bibit unggul bangsa, pemerintah menyiapkan Sekolah Garuda. Program ini disiapkan sebagai inkubator bagi siswa-siswa jenius untuk dipersiapkan menembus perguruan tinggi kelas dunia, dengan fokus utama pada bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM).
“Beliau bikin skema baru namanya Sekolah Garuda. Sekolah Garuda itu sekolah tingkat SLTA, SMA atau SMK, tetapi terhubung dengan perguruan tinggi. Karena anak-anak pintar itu harus terhubung dengan perguruan tinggi, dan perguruan tingginya tidak hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri,” tambahnya.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini juga menyoroti visi Presiden yang ingin mengubah orientasi pendidikan Indonesia agar lebih fokus pada penguasaan teknologi terapan.
Hal ini didasari oleh kekhawatiran bahwa Indonesia semakin tertinggal dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, terutama dalam industri teknologi dan kendaraan listrik yang kini membanjiri jalanan Jakarta.
“Negara-negara lain sekarang, Amerika atau Cina, luar biasa. Ratusan ribu anak-anak Cina sekolahnya teknologi dan engineering. Jadi siap-siap, makanya anak-anak nanti tidak bisa kemudian bermain gim terus,” tegas Fikri.
Lebih lanjut, Fikri mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengkritik kekurangan pemerintah, tetapi turut berkolaborasi dalam memajukan pendidikan.
Ia mencontohkan inisiatif inspiratif seorang bidan di wilayah perbatasan Sebatik yang mendirikan Sekolah Tapal Batas bagi anak-anak pekerja sawit yang tidak terjangkau layanan negara.
Menurutnya, pendidikan adalah tanggung jawab kolektif yang membutuhkan peran aktif semua pihak.
“Ada warga negara yang peduli, contoh anak-anak pekerja sawit itu. Kalau misalnya pemerintah belum menjangkau dan kita tidak peduli dengan pendidikan anak kita, itu berbahaya bagi masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.