Jakarta (23/01) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Junaidi Auly, menegaskan pentingnya capaian kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga harus mencerminkan dampak nyata terhadap ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Hal tersebut disampaikan Junaidi dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Kementerian ESDM yang digelar pada Kamis (22/1) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Junaidi mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 yang mencapai 91,32 persen, namun mengingatkan agar capaian tersebut benar-benar berbasis kinerja strategis.
“Saya mengapresiasi pencapaian realisasi anggaran 91,32 persen. Namun saya berharap ini betul-betul mencerminkan capaian outcome strategis sektor energi, bukan sekadar keberhasilan administratif,” ujar Junaidi Auly.
Ia menekankan perlunya keterkaitan yang jelas antara belanja negara dengan indikator ketahanan dan kemandirian energi.
“Pelaporan keberhasilan seharusnya berbasis kinerja. Kita ingin tahu sejauh mana belanja langsung itu berkontribusi terhadap capaian ketahanan dan kemandirian energi,” tegasnya.
Terkait sektor hulu migas, Junaidi mengapresiasi capaian lifting minyak yang mampu melampaui target APBN, namun mengingatkan agar capaian tersebut bersifat berkelanjutan.
“Kami mengapresiasi Kementerian ESDM yang mampu melampaui target lifting minyak. Namun kami berharap capaian ini berkelanjutan, bukan hanya karena optimalisasi jangka pendek,” katanya.
Dalam evaluasi bauran energi baru dan terbarukan (EBT), Junaidi menyoroti masih jauhnya capaian dari target nasional.
“Target bauran EBT tahun 2025 sebesar 23 persen, tetapi capaiannya baru 15,75 persen. Kami ingin mengetahui apa sebenarnya hambatan utama—apakah dari sisi regulasi, pembiayaan, tarif, perizinan, atau faktor lainnya,” ujar Junaidi.
Ia menilai identifikasi hambatan tersebut penting agar target transisi energi ke depan dapat dicapai secara lebih realistis dan terukur.
Selain itu, Junaidi menaruh perhatian pada rencana reaktivasi sumur-sumur tua sebagai salah satu strategi peningkatan lifting migas di tahun 2026.
“Kami ingin mendapatkan data dan simulasi sejauh mana reaktivasi sumur-sumur tua ini dapat meningkatkan lifting migas. Jika memang signifikan, tentu kami sangat mendukung kebijakan ini,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Junaidi juga mengapresiasi program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang dinilainya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Program Lisdes dan BPBL ini sangat dirasakan langsung oleh masyarakat dan kami mendukung untuk terus dilanjutkan. Hanya catatan kami, jangan menunggu di akhir tahun untuk realisasinya, karena masyarakat tentu membutuhkan listrik sejak awal,” tegasnya.
Menurut Junaidi, percepatan waktu pelaksanaan program akan meningkatkan manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat kehadiran negara di sektor energi.
“Kalau sejak awal tahun sudah bisa direalisasikan, tentu masyarakat akan jauh lebih terbantu,” pungkas Junaidi Auly.