Jakarta (21/01) — Kabar gembira dibawa oleh Presiden Prabowo dalam lawatan luar negeri bertemu Perdana Menteri Inggris. Keseriusan Presiden Prabowo dalam memajukan industri maritim terus ditunjukkan melalui langkah nyata. Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2026 mencapai Rp13 triliun, naik dari Rp6,2 triliun pada tahun 2025. Kenaikan lebih dari 100 persen ini menjadi bukti bahwa pemerintah kembali menatap laut dengan optimisme.
“Pembangunan kapal perikanan sebanyak 1.500 unit ini bagus untuk mengembangkan industri perikanan berbasis ekonomi biru dengan subjek utama nelayan. Jadi fokusnya tetap pada kesejahteraan nelayan,” papar Riyono Caping, Anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil Jawa Timur VII.
Pembuatan kapal untuk nelayan sebenarnya bukan hal baru. Pada tahun 2016, KKP pernah mencanangkan pembangunan 4.000 kapal nelayan berkapasitas maksimal 30 GT dengan anggaran Rp4 triliun selama empat tahun, atau sekitar 1.000 kapal per tahun dengan anggaran Rp1 triliun.
“Jika Presiden menghendaki pembangunan 1.500 kapal, maka usulan saya 60 persen atau 900 kapal diperuntukkan bagi nelayan dengan kapasitas maksimal 30 GT, dan 600 kapal di atas 30 GT untuk koperasi nelayan Merah Putih,” usul Riyono Caping, yang juga menjabat Ketua DPP PKS Bidang Tani Nelayan.
Ia menjelaskan, kapal di bawah 30 GT sangat penting karena fakta di lapangan menunjukkan sekitar 90 persen nelayan Indonesia merupakan nelayan kecil dengan kepemilikan kapal di bawah 5 GT. Menurutnya, perlu ada keseimbangan antara pemberdayaan nelayan dan pengembangan industri perikanan agar kesejahteraan nelayan dapat terangkat.
“Pembangunan 1.500 kapal perikanan ini diperkirakan mampu merekrut antara 15 ribu hingga 25 ribu anak buah kapal (ABK), belum termasuk tenaga kerja galangan kapal. PKS sangat mendukung program ini,” tambah Riyono Caping.
Saat ini, berdasarkan data KKP, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 9.394 kapal perikanan telah terpasang Vessel Monitoring System (VMS). Dengan penambahan 1.500 kapal baru, sektor perikanan tangkap diharapkan semakin optimal sebagai salah satu pilar utama ekonomi biru nasional.