Jakarta (10/01) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, kembali berkolaborasi menyelenggarakan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan memperjuangkan aspirasi konstituen, sekaligus upaya mendorong penguatan ekonomi warga melalui UMKM.
Program pemberdayaan ini menyasar 21 pelaku UMKM yang terseleksi dari 100 pegiat UMKM di daerah pemilihannya, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Para peserta berasal dari beragam bidang usaha, mulai dari kuliner, warung sembako, fesyen, hingga jasa multimedia.
HNW, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa program yang diselenggarakan bertepatan dengan momentum awal tahun 2026 ini tidak semata memberikan bantuan modal, tetapi dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha para peserta.
“Karena itu, program ini juga menghadirkan pelatihan intensif, bimbingan, pendampingan, hingga penyertaan modal bagi para pelaku UMKM di Jakarta. Ditargetkan setelah kegiatan ini seluruh peserta bisa berdaya dan memberdayakan, misalnya dengan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar mereka. Targetnya, pada tahun depan masing-masing peserta sudah bisa memberdayakan satu pengusaha UMKM lain,” ujar Hidayat dalam sambutannya di Hotel Grand Alia, Jumat (9/1).
Pelatihan dilaksanakan secara intensif selama tiga hari dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter usaha masing-masing peserta. Setelah itu, para pelaku UMKM akan mendapatkan pendampingan bersama mentor profesional selama empat bulan, baik secara daring maupun luring.
Selain pelatihan dan pendampingan, program ini juga mencakup pengadaan perlengkapan atau peralatan usaha dengan nilai hingga Rp10 juta per orang. Bantuan diberikan dalam bentuk barang secara bertahap, menyesuaikan hasil asesmen, perkembangan usaha, serta tingkat keaktifan peserta dalam mengikuti rangkaian pelatihan.
“Setelah para peserta memahami kebutuhan dan pengembangan bisnis secara mendalam melalui pelatihan dan pendampingan, kami berkolaborasi mendukung pengadaan peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha mereka. Dengan demikian, program bantuan yang disalurkan menjadi tepat guna dan berhasil meningkatkan ekonomi peserta dan warga. Pada gilirannya, hal ini menjadi bagian dari peningkatan kualitas berdemokrasi, karena demokrasi yang berkualitas antara lain terwujud ketika rakyat semakin sejahtera secara ekonomi,” sambungnya.
Hidayat, yang merupakan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai mitra Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), mengadvokasi program UMKM yang diajukan oleh Yayasan Insan Setiabudi ini kepada Program Kemaslahatan BPKH, dan kemudian dilaksanakan oleh Mitra Kemaslahatan BPKH, yaitu Rumah Zakat.
“Saya mengapresiasi BPKH yang secara konsisten menghadirkan Program Kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya melalui skema pemberdayaan ekonomi umat. Diharapkan program ini dapat menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat. Penting bagi peserta untuk menjaga amanah ini dengan menyukseskan program kemaslahatan untuk pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Turut hadir dalam agenda pembukaan, Pimpinan BPKH RI Sulistyowati, Chief Fundraising Officer Rumah Zakat Didi Sabir, serta Ketua Yayasan Insan Setiabudi Asep Saefulloh.