Majalengka (08/01) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, menegaskan bahwa penguatan kehumasan politik merupakan bagian penting dari akuntabilitas anggota DPR kepada masyarakat, khususnya dalam menjelaskan kerja kebijakan yang berdampak langsung bagi daerah pemilihan.
Penegasan tersebut disampaikan Ateng saat membuka kegiatan Evaluasi Tahun Pertama Kinerja Anggota DPR RI Periode 2024–2029 di Majalengka. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penguatan kapasitas komunikasi publik melalui pemaparan materi kehumasan.
Dalam kegiatan tersebut, materi kehumasan disampaikan oleh Koordinator Humas Fraksi PKS DPR RI, Heryadi, yang menekankan bahwa kehumasan politik tidak semata ditentukan oleh pencitraan atau besarnya anggaran, melainkan oleh reputasi, konsistensi sikap, dan ketertiban organisasi dalam mengambil posisi kebijakan.
Heryadi juga memaparkan pengalamannya mengelola kehumasan Fraksi PKS DPR RI dengan sumber daya terbatas namun mampu bersaing di tingkat profesional, termasuk menjadi finalis World Public Relations Forum 2024. Menurutnya, kekuatan komunikasi publik terletak pada soliditas tim, kejelasan isu, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Menanggapi pemaparan tersebut, Ateng menilai materi kehumasan sangat relevan dengan konteks kerja di daerah pemilihan Jawa Barat IX yang memiliki dinamika pembangunan tinggi dan tantangan sosial yang kompleks.
“Kehumasan bukan sekadar soal bagaimana kita terlihat, tetapi bagaimana kerja kebijakan itu bisa dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini bagian dari amanah dan tanggung jawab anggota DPR,” ujar Ateng.
Ia menambahkan, penguatan kehumasan harus diarahkan untuk membangun narasi kinerja yang jujur, terukur, dan berbasis data, sehingga masyarakat dapat menilai kerja anggota DPR secara objektif dan berkelanjutan.
Kegiatan ini diikuti oleh tim internal Ateng Sutisna yang meliputi tenaga ahli, staf pendamping, liaison officer daerah pemilihan, serta anggota DPRD Fraksi PKS dari Kabupaten Subang, Majalengka, dan Sumedang. Materi kehumasan diharapkan menjadi bekal penting dalam memperkuat komunikasi publik dan pelayanan aspirasi masyarakat ke depan.