Jakarta (06/01) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menyoroti semakin terpinggirkannya aspek lingkungan hidup dalam kebijakan pembangunan nasional yang terlalu berorientasi pada investasi. Hal tersebut disampaikannya dalam talkshow “Outlook 2026: Masa Depan Lingkungan Hidup Indonesia Dipertaruhkan” yang digelar Radio Elshinta pada Senin (05/01).

Ia menilai, sejak diberlakukannya kebijakan omnibus law, arah pembangunan cenderung lebih fokus pada percepatan investasi, namun belum diimbangi dengan perlindungan lingkungan yang memadai.

“Karena terlalu mengejar investasi, sehingga aspek lingkungan pun menjadi terabaikan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut semakin berbahaya karena secara alamiah banyak wilayah Indonesia sudah rentan secara geologis. Kerentanan ini diperparah oleh pemanfaatan lahan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

“Dengan adanya hujan yang cukup ekstrem saja, mengakibatkan dampak yang begitu besar,” ujarnya.

Menurutnya, Komisi XII DPR RI memandang perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam, terlebih saat ini pemerintah tengah memasuki masa transisi dari program pembangunan sebelumnya menuju Asta Cita yang diharapkan lebih berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

“Apa artinya kita menggali sumber daya alam untuk mendapatkan biaya pembangunan, tetapi hasilnya justru menimbulkan risiko dan biaya besar yang harus kita tanggung,” katanya.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai kementerian tersendiri. Menurutnya, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan lingkungan yang selama ini terjadi.

“Kami sudah melihat langkah-langkah serius, termasuk di lapangan, dari Kementerian Lingkungan Hidup yang kini menjadi mitra kami dalam RDP”, pungkasnya.