Oleh: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS
Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menempatkan pembangunan manusia sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Namun pembangunan manusia tidak cukup dimaknai sebatas pembangunan fisik—gedung sekolah, laboratorium, atau fasilitas olahraga. Lebih dari itu, pembangunan manusia adalah pembangunan nalar, budaya berpikir ilmiah, serta sistem pengetahuan nasional yang kokoh. Tanpa fondasi tersebut, bangsa ini berisiko berlari kencang, tetapi kehilangan arah.
Dalam konteks itulah, riset, literasi, dan data memegang peran strategis. Ketiganya kerap bekerja dalam senyap, tidak ingar-bingar, namun tanpanya kebijakan negara akan kehilangan ketajaman, keadilan, dan inovasi. Riset memberikan solusi, literasi memperkuat daya pikir masyarakat, dan data memastikan kebijakan tepat sasaran.
Sebagai mitra kerja strategis Komisi X DPR RI, perhatian kami tertuju pada tiga lembaga kunci: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Perpustakaan Nasional (Perpusnas), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ketiganya adalah pilar “tak terlihat” yang menopang Asta Cita agar tidak berhenti sebagai visi, melainkan menjadi kerja nyata.
Riset sebagai Instrumen Kedaulatan
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memikul tanggung jawab besar sebagai integrator tunggal ekosistem riset nasional. Di tengah dinamika konsolidasi kelembagaan, capaian BRIN patut diapresiasi secara objektif. Peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index (GII) 2024 naik ke posisi 54 dari sebelumnya 87. Produktivitas riset juga menunjukkan tren positif dengan ratusan Kekayaan Intelektual serta ribuan publikasi internasional.
Capaian ini membuktikan bahwa peneliti Indonesia memiliki kapasitas global. Fokus BRIN pada tahun 2025 yang diarahkan pada swasembada pangan, energi, dan air sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo tentang kemandirian bangsa. Bahkan, keberanian membuka opsi energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi menunjukkan cara pandang jangka panjang yang patut diapresiasi.
Namun, riset tidak boleh berhenti pada publikasi dan paten. Dalam perspektif Asta Cita, riset adalah instrumen kedaulatan nasional. Karena itu, tata kelola riset perlu terus dibenahi. Aspirasi peneliti terkait birokrasi yang kaku harus dijawab dengan keberanian melakukan reformasi prosedur. Riset membutuhkan fleksibilitas dan kepercayaan, bukan sekadar kepatuhan administratif.
Kami juga mendorong penguatan kolaborasi BRIN dengan pemerintah daerah melalui pengembangan Rumah Inovasi Daerah. Desentralisasi inovasi penting agar teknologi tepat guna benar-benar dirasakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Inovasi tidak boleh elitis; ia harus menjejak bumi dan hadir di akar rumput.
Dari Gemar Membaca Menuju Literasi Berdaya
Perpustakaan Nasional mencatat capaian menggembirakan. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Nasional tahun 2024 mencapai 72,44 dan masuk kategori tinggi. Beberapa daerah seperti DI Yogyakarta dan Jawa Timur bahkan menjadi teladan nasional.
Namun tantangan literasi tidak berhenti pada angka kegemaran membaca. Bangsa ini perlu bergerak menuju literasi fungsional—kemampuan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah hidup, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat daya saing. Dalam konteks Asta Cita, literasi adalah bagian dari pembangunan manusia unggul sekaligus benteng ketahanan bangsa.
Di tengah banjir informasi, hoaks, dan polarisasi sosial, literasi menjadi penjaga kewarasan publik. Perpustakaan bukan lagi ruang sunyi, tetapi ruang tumbuh. Dukungan terhadap fokus Perpusnas pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) patut diperkuat. Kesenjangan akses buku dan pengetahuan antara Jawa dan luar Jawa harus dipersempit secara sistematis.
Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial perlu terus didorong. Perpustakaan desa dapat menjadi pusat co-working masyarakat, tempat lahirnya ide-ide UMKM, ruang belajar keluarga, sekaligus simpul penguatan modal sosial. Inilah wujud literasi yang berdaya dan berdampak nyata.
Satu Data untuk Keadilan Sosial
Badan Pusat Statistik (BPS) memegang peran sentral dalam tata kelola pembangunan berbasis data. Kinerja organisasi yang melampaui target menunjukkan kapasitas kelembagaan yang solid. Namun agenda terpenting BPS ke depan adalah finalisasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (Regsosek).
Selama bertahun-tahun, ketidaktepatan sasaran bantuan sosial menjadi persoalan klasik akibat data yang tumpang tindih. Regsosek adalah pertaruhan besar untuk mengakhiri exclusion error dan inclusion error. Dalam kerangka Asta Cita, satu data bukan sekadar efisiensi anggaran, tetapi soal keadilan sosial dan kepercayaan publik.
Data harus dipastikan hidup dan terus diperbarui dengan melibatkan pemerintah desa sebagai simpul terdepan. Tidak boleh ada lagi ego sektoral yang melahirkan data versi masing-masing. Di era digital, kedaulatan data adalah prasyarat kedaulatan negara.
Menautkan Riset, Literasi, dan Data
BRIN, Perpusnas, dan BPS tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ketiganya perlu ditautkan dalam satu ekosistem pengetahuan nasional: data yang akurat menjadi bahan riset, hasil riset didiseminasikan melalui literasi, dan literasi menghasilkan kebijakan serta praktik sosial yang lebih cerdas.
Ketiga lembaga ini memastikan Indonesia tidak hanya bergerak cepat, tetapi bergerak ke arah yang benar. Kebijakan tanpa riset, data, dan literasi yang kuat hanya akan menjadi kebijakan tanpa arah dan makna.
Menuju Indonesia Emas 2045, pekerjaan besar memang masih menanti. Namun setiap langkah kecil yang memperkuat riset, data, dan literasi adalah langkah nyata yang patut dihitung. Inilah fondasi tak terlihat yang akan menentukan apakah Asta Cita benar-benar menjelma menjadi masa depan Indonesia yang berdaulat, adil, dan berdaya saing.
Penguatan Arah ke Depan, dari Fondasi Menuju Dampak Nyata
Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi pada ketersediaan riset, data, dan program literasi, melainkan pada pemanfaatannya secara konsisten dalam pengambilan kebijakan dan praktik pembangunan. Hasil-hasil riset dan inovasi yang telah dihasilkan BRIN, perguruan tinggi, maupun lembaga riset daerah harus menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Tanpa mekanisme hilirisasi kebijakan yang jelas, riset berisiko berhenti sebagai dokumen akademik, bukan solusi konkret bagi persoalan bangsa.
Dalam kerangka Asta Cita, pemerintah pusat dan daerah perlu membangun policy ecosystem yang memberi ruang lebih luas bagi riset untuk diuji, diterapkan, dan dikembangkan. Insentif bagi pemerintah daerah yang aktif memanfaatkan hasil riset dan inovasi lokal perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pembangunan berbasis ilmu pengetahuan.
Komitmen tersebut juga harus tercermin dalam peningkatan alokasi anggaran riset dan inovasi, khususnya melalui APBD di daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang memadai. Selama ini, riset kerap diposisikan sebagai belanja tambahan, bukan investasi strategis.
Padahal, daerah dengan APBD besar memiliki peluang lebih luas untuk menjadi laboratorium inovasi kebijakan publik—mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi lokal. Sinergi antara BRIN, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah perlu difasilitasi secara lebih sistematis agar inovasi tidak terpusat di tingkat nasional saja.
Pada sisi literasi, pendekatan konvensional juga perlu dilengkapi dengan strategi yang lebih relevan bagi generasi muda, khususnya Gen-Z. Pengembangan rumah baca dan perpustakaan harus memperhatikan ambience yang menarik, inklusif, dan adaptif dengan budaya digital.
Perpustakaan dapat dirancang sebagai ruang kreatif—tempat diskusi, produksi konten, literasi digital, hingga inkubasi ide kewirausahaan muda. Dengan demikian, literasi tidak lagi dipersepsikan sebagai kewajiban akademik, tetapi sebagai gaya hidup yang menyenangkan dan produktif.
Sementara itu, di bidang data, Momentum Sensus Ekonomi 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal, tidak hanya sebagai pendataan aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai pintu masuk penyempurnaan Regsosek. Integrasi hasil sensus dengan data sosial ekonomi yang sudah ada akan memperkuat basis kebijakan bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, dan pengentasan kemiskinan yang lebih presisi. Inilah kesempatan strategis untuk memastikan bahwa satu data benar-benar menjadi fondasi keadilan sosial, bukan sekadar jargon administratif.
Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci. Data yang akurat, riset yang aplikatif, dan literasi yang berdaya harus bergerak dalam satu tarikan napas kebijakan. Dengan cara inilah Asta Cita tidak hanya hadir sebagai visi besar, tetapi sebagai kerja nyata yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat hingga ke tingkat desa.