Jakarta (24/12) — Faktor ekonomi merupakan salah satu akar penyebab terjerumusnya individu ke dalam lingkaran kekerasan dan gerakan radikal.

Menurut Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi yang kian lebar di sebuah negara dapat memicu munculnya rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.

“Mulanya muncul pemahaman bahwa negara tidak berpihak kepada rakyat kecil dan lebih cenderung memberi akses sumber daya kepada pemodal. Pemahaman ini kemudian lebih mudah dimasuki oleh gerakan tertentu yang menjadikan negara sebagai lawan,” jelasnya.

Kerentanan tersebut, lanjut Meity, disebabkan oleh pertemuan antara keputusasaan, apatisme, serta perasaan diperlakukan tidak adil oleh negara dan aktor-aktor di dalamnya.

“Saat pemikiran dan kelompok radikal masuk ke dalam kondisi itu, maka akan dijadikan peluang. Karena itu, saya sangat mendukung pendekatan BNPT yang mulai menempuh peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan ekonomi,” ungkapnya.

Hal tersebut, katanya, sangat erat kaitannya dengan pencegahan radikalisme. “Pada dasarnya setiap orang ingin merasakan kesejahteraan. Namun, terkadang meski sudah berusaha, peluang itu tidak dapat diraih karena faktor struktural,” jelas Meity.

“Melalui program pemberdayaan ekonomi yang dikolaborasikan dengan Kementerian Desa dan pihak lainnya, BNPT dapat membuka akses bagi masyarakat pedesaan untuk tumbuh dan berkembang, khususnya bagi generasi muda,” tambahnya.

Pada tahun ini, BNPT memulai program kolaborasi dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan PLN melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif Desa Siapsiaga di Kabupaten Pandeglang, Banten. Program tersebut bertujuan membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi paham radikal terorisme.

Program ini berfokus pada pengembangan unit usaha produktif, seperti peternakan domba, budidaya ikan lele, serta produksi paving block dari limbah FABA, guna meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Kepala BNPT, Eddy Hartono, menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal sangat efektif dalam menciptakan sistem deteksi dini terhadap ancaman ideologi ekstrem di tingkat desa.

Sementara itu, Menteri Desa, Yandri Susanto, berharap model kolaborasi ini dapat direplikasi di berbagai wilayah di Indonesia sebagai bentuk nyata implementasi Astacita Presiden Prabowo dalam memberantas kemiskinan dari bawah. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas sosial-ekonomi yang kuat, sehingga masyarakat memiliki kemandirian dalam menjaga lingkungannya dari pengaruh negatif kelompok teroris.