Palangkaraya (17/12) — Persoalan sektor pariwisata lokal di berbagai daerah Indonesia masih menghadapi tantangan yang sama, yakni minimnya dukungan infrastruktur yang memadai menuju destinasi wisata.

Hal tersebut menjadi sorotan Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, M.B.A., saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Senin–Selasa, 15–16 Desember 2025. Ia menyoroti kondisi infrastruktur, khususnya akses jalan menuju sejumlah destinasi wisata di Kalteng, yang dinilai masih sangat terbatas.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah akses menuju destinasi wisata Tanjung Puting. Hingga saat ini, belum tersedia jalur darat dari Palangkaraya menuju kawasan tersebut. Padahal, Tanjung Puting memiliki potensi wisata yang sangat besar untuk dikembangkan.

“Dari laporan Dinas Pariwisata Kalteng, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama destinasi wisata lokal, khususnya yang dikelola secara swakelola oleh masyarakat, relatif sama. Jalan dan infrastruktur pendukung lainnya belum layak. Hal ini mengakibatkan destinasi wisata lokal tidak menjadi alternatif bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara,” kata Hendry Munief kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Kondisi serupa, menurutnya, juga kerap ditemui di berbagai provinsi yang pernah ia kunjungi, termasuk di daerah pemilihannya sendiri. Ia mencontohkan Pantai Lapin di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang belum berkembang optimal akibat keterbatasan infrastruktur.

“Pantai Lapin di Pulau Rupat ini luar biasa potensinya. Lokasinya dekat dengan Singapura dan Malaysia, dan sudah banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Namun karena akses jalannya tidak layak, mereka enggan untuk datang kembali. Ini tentu merugikan karena potensi wisata tidak tergarap maksimal. Kondisi seperti ini juga terjadi di banyak daerah lain,” tegas Hendry Munief, yang juga Ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau.

Ia menekankan bahwa persoalan tersebut dapat diatasi apabila terbangun sinkronisasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan. Menurutnya, seluruh pihak di eksekutif perlu menyusun skala prioritas pembangunan yang berkelanjutan agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara bertahap dan tepat sasaran.

“Semua harus menyadari bahwa sektor pariwisata memiliki multiplier effect bagi sektor lainnya. Ketika sektor ini dirawat dan dikembangkan dengan baik, maka sektor-sektor lain akan ikut bergerak,” tutupnya.