Jakarta (10/12) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas rangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (08/12), Netty menegaskan perlunya pemerintah memperhatikan kelompok rentan dalam penanganan bencana.

Netty mengawali dengan menyampaikan belasungkawa atas banyaknya korban jiwa dan warga terdampak.

“Secara pribadi kami menyampaikan duka yang mendalam, keprihatinan yang mendalam atas wafatnya dan terdampaknya masyarakat dari bencana alam yang menimpa saudara kita di kawasan Sumatera,” ujarnya.

Netty menekankan bahwa di antara para penyintas bencana terdapat kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan dan fasilitas khusus. Ia meminta pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan bagi mereka.

“Karena di antara warga yang terdampak ada kelompok rentan dan disabilitas, saya berharap pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap perempuan dan ibu hamil yang hari ini membutuhkan fasilitas khusus, termasuk air bersih dan logistik,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kondisi anak-anak yang mengalami kehilangan orang tua, tempat tinggal, maupun rasa aman akibat bencana.

“Ada kelompok rentan bernama anak yang pastinya banyak mengalami kehilangan, tentu trauma healing ini perlu dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Selain anak dan perempuan, lansia juga menjadi perhatian serius karena banyak yang memiliki penyakit kronis dan membutuhkan layanan kesehatan rutin.

“Lansia yang banyak memiliki komorbid tentu harus dipikirkan bagaimana caranya agar bisa mengakses layanan kesehatan yang tidak boleh terputus,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Netty mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada angka atau statistik semata.

“Akhirnya bencana bukan sekadar angka, bukan sekadar kemampuan,” pungkasnya, menegaskan bahwa bencana menyangkut keselamatan dan martabat manusia yang terdampak.