Bandung (09/12) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menghadiri kegiatan pembinaan dan monitoring evaluasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) yang digelar di Gedung Mohamad Toha, Minggu (7/12/2025).
Acara ini diselenggarakan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari penguatan koordinasi Forkopimda di tingkat pusat dan daerah.
Dalam sambutannya Ahmad Heryawan atau Aher menegaskan bahwa Forkopimda merupakan institusi strategis yang menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban, sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Di tengah dinamika sosial-politik yang semakin kompleks, ia menilai Forkopimda tidak boleh dipandang hanya sebagai forum formalitas, melainkan wadah sinergi nyata seluruh unsur negara di tingkat lokal.
“Keberhasilan menjaga kondusivitas wilayah tidak ditentukan oleh satu institusi saja, tetapi oleh kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, dan para pemangku kepentingan lainnya,” ujar Aher.
Tantangan Kebangsaan dan Peran Strategis Forkopimda
Ahmad Heryawan menyoroti empat tantangan strategis yang saat ini dihadapi daerah, yaitu Perubahan sosial yang cepat pascapandemi dan kemajuan teknologi digital, Ancaman keamanan non-tradisional seperti disinformasi, radikalisme, dan kejahatan siber, Dinamika politik menjelang agenda nasional dan daerah, Tekanan ekonomi yang dapat memicu kerawanan sosial.
Menurutnya, tantangan tersebut menuntut Forkopimda untuk semakin solid, cepat merespons, dan tepat mengambil langkah guna memastikan stabilitas daerah tetap terjaga.
Lebih lanjut Aher menegaskan bahwa penguat forkopimda dalam Mendorong penguatan kelembagaan Forkopimda juga memastikan regulasi mendukung stabilitas pemerintahan daerah dan Mengawal efektivitas sinergi pusa daerah.
Ia menyampaikan bahwa stabilitas daerah merupakan fondasi utama pembangunan nasional. “Daerah yang stabil menghasilkan pembangunan yang maju, dan pembangunan yang maju memperkokoh ketahanan nasional secara menyeluruh,” tegasnya.
Sebagai legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, Ahmad Heryawan berharap forum pembinaan dan monitoring evaluasi ini digunakan secara optimal sebagai wadah penyampaian berbagai isu strategis daerah. Informasi dari daerah, katanya, menjadi bahan penting bagi Komisi II DPR RI dalam menyusun regulasi, pembahasan anggaran, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pusat.
Ia juga menekankan pentingnya implementasi PP No. 12 Tahun 2022 berjalan optimal agar Forkopimda semakin kuat dalam menghadapi dinamika daerah. Semua sinergi yang dibangun, lanjutnya, harus berpihak kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, dan keadilan.
Aher juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh unsur yang hadir, mulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, TNI–Polri, Kejaksaan, BIN Daerah, hingga Forkopimda se-Jawa Barat.
“Dengan sinergi kuat dan koordinasi yang solid, Jawa Barat harus menjadi barometer stabilitas nasional dan keberhasilan pembangunan,” tutupnya.