Cirebon (07/12) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I, H. Alifudin, SE.MM., melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon pada Kamis, 4 Desember 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Komisi VII DPR RI untuk memantau perkembangan industri manufaktur dan perkapalan nasional. Rombongan kunker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bapak Lamhot Sinaga, dan turut didampingi oleh perwakilan Direktorat Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian.

Dalam peninjauan tersebut, tim Komisi VII DPR RI menyaksikan secara langsung proses produksi, fasilitas galangan kapal, serta berbagai tantangan dan potensi yang dimiliki PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. Kehadiran pemerintah melalui Ditjen ILMATE juga menjadi sarana bagi industri untuk menyampaikan kebutuhan terkait penguatan teknologi dan peningkatan kapasitas.

Alifudin menyampaikan bahwa industri perkapalan nasional perlu meningkatkan kualitas, khususnya dalam aspek otomatisasi dan digitalisasi proses perkapalan, agar mampu bersaing dengan negara-negara lain yang telah lebih maju dalam teknologi.

“Jika kita ingin industri perkapalan Indonesia naik kelas, otomatisasi harus menjadi prioritas. Ini penting agar efisiensi meningkat dan kualitas produk mampu memenuhi standar global,” ujarnya.

Lebih lanjut, Alifudin mendorong agar galangan-galangan kapal di Indonesia, termasuk Kodja Bahari, terus meningkatkan kapasitas sehingga ke depan dapat berkembang menjadi pusat galangan kapal terkemuka di kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar karena letak geografis yang strategis dan kebutuhan kapal yang terus meningkat, baik untuk industri maritim maupun pertahanan.

Dalam dialog bersama jajaran direksi, Alifudin menekankan perlunya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap regulasi yang berkaitan dengan industri galangan kapal.

“Regulasi harus mampu membuka ruang pertumbuhan, bukan sebaliknya. Harmonisasi aturan sangat penting agar industri galangan kapal kita mendapatkan peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di pasar internasional,” tambahnya.

Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal peningkatan kemampuan industri strategis nasional, termasuk sektor perkapalan. Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi dorongan tambahan bagi pemerintah dan BUMN terkait untuk mempercepat modernisasi fasilitas dan memperkuat kemandirian industri maritim Indonesia.