Jakarta (03/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrem di penghujung tahun 2025. Peringatan ini disampaikan menyusul rapat kerja dan pemaparan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait prediksi cuaca periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 2 (Pulau Lombok) ini menekankan bahwa wilayah selatan Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB), berada dalam kategori wilayah yang memerlukan perhatian khusus.
“Berdasarkan informasi yang kami terima dari BMKG hari ini di Gedung DPR, ada potensi ancaman bencana hidrometeorologi yang cukup serius. Saya meminta Pemerintah Daerah, khususnya di NTB, untuk tidak lengah. Kita harus bergerak lebih awal sebelum bencana terjadi,” tegas Abdul Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).
Abdul Hadi memaparkan data BMKG yang menunjukkan adanya potensi pertumbuhan bibit siklon atau siklon tropis di perairan selatan Indonesia hingga Nusa Tenggara Timur, Laut Arafura, dan perairan selatan Papua. Dampak langsung maupun tidak langsung meliputi wilayah Bengkulu, Lampung, Jawa, Bali, hingga NTB dan NTT berupa angin kencang dan gelombang tinggi.
Selain itu, prediksi curah hujan bulanan untuk periode Desember 2025 – Januari 2026 menunjukkan intensitas tinggi hingga sangat tinggi (300–500 mm/bulan). Wilayah yang diprediksi terdampak meliputi Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Potensi Banjir Rob juga diprediksi meluas pada 2–10 Desember 2025, menyasar pesisir Bali, NTB, dan NTT.
Mengingat kompleksitas ancaman tersebut, Abdul Hadi mendesak Pemerintah Daerah Provinsi NTB serta Kabupaten/Kota di Pulau Lombok untuk segera melakukan langkah-langkah taktis. Prioritas utama adalah pengecekan infrastruktur pengendali banjir; memastikan pompa air berfungsi, drainase bebas sumbatan, serta tanggul sungai dan laut dalam kondisi prima. Dinas terkait juga diminta proaktif memangkas pohon rawan tumbang, sementara BPBD harus menyiagakan logistik dan peralatan evakuasi di titik rawan.
Tidak hanya di tingkat daerah, Abdul Hadi juga secara khusus meminta intervensi Pemerintah Pusat. Ia mendorong BMKG bersinergi dengan BNPB dan lembaga terkait lainnya untuk segera menyiapakan skenario Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) jika kondisi di lapangan mulai mengkhawatirkan.
“Saya meminta Pemerintah Pusat, khususnya BMKG, untuk tidak ragu melakukan operasi Modifikasi Cuaca di daerah-daerah yang teridentifikasi sangat rawan bencana, termasuk di NTB. Langkah ini sangat penting sebagai upaya antisipatif guna memecah kepadatan awan hujan atau meredistribusikan curah hujan agar tidak terpusat di satu titik ekstrem,” ujar Politisi PKS asal Lombok ini.
Menurutnya, operasi TMC adalah investasi mitigasi yang krusial. “Lebih baik kita keluar biaya untuk modifikasi cuaca di awal, daripada kita harus menanggung kerugian materi infrastruktur dan dampak sosial yang jauh lebih besar akibat banjir atau longsor yang tidak terkendali,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Abdul Hadi mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan warga pesisir Lombok, untuk mematuhi peringatan dini. “Mari aktifkan Posko Siaga Bencana dan pantau terus info BMKG. Keselamatan warga adalah prioritas utama. Kita tutup tahun 2025 ini dengan ikhtiar maksimal agar terhindar dari musibah,” tutup Abdul Hadi.