Ambon (24/11) — Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat MPR RI Tahun 2025 dengan tema “Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan” oleh Saadiah Uluputty, ST, Anggota DPR RI F-PKS Dapil Maluku, berlangsung dinamis dan penuh gagasan di Aula Kanwil Kemenag Provinsi Maluku. Acara ini turut menghadirkan narasumber Dr. Maryam Sangadji, SE, ME, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura.
Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari berbagai kabupaten/kota di Maluku, antara lain Maluku Tengah, Kota Tual, Kabupaten Buru, Seram Bagian Timur, dan Kota Ambon. Suasana dialog berjalan hangat, mencerminkan antusiasme generasi muda Maluku untuk memahami dan memperjuangkan model ekonomi kerakyatan yang mampu menjawab persoalan daerah kepulauan.
Dalam pemaparannya, Saadiah Uluputty menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan yang berkeadilan harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, terutama masyarakat kepulauan yang kerap tertinggal dalam akses pembangunan. Sebagai Anggota DPR RI yang pernah bertugas di Komisi IV dan kini di Komisi V, ia menjelaskan sejumlah program yang telah diperjuangkan untuk memperkuat ekonomi rakyat, seperti dukungan terhadap petani dan nelayan, perbaikan infrastruktur dasar, serta upaya membuka akses pasar bagi UMKM di pulau-pulau.
“Ekonomi kerakyatan bukan hanya konsep, tetapi arah pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama. Negara harus hadir melalui kebijakan yang adil, infrastruktur yang merata, dan dukungan terhadap produktivitas masyarakat,” tegas Saadiah.
Ia juga menyoroti bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur masih menjadi kunci agar rantai ekonomi Maluku bergerak lebih cepat. Jalan, pelabuhan rakyat, akses air bersih, dan fasilitas produksi harus diperkuat untuk mendukung pusat ekonomi baru di pulau-pulau kecil.
Narasumber Dr. Maryam Sangadji memaparkan konsep-konsep dasar ekonomi kerakyatan, termasuk prinsip pemerataan, kemandirian, dan akses terhadap sumber daya. Ia menyajikan beberapa data terkini ekonomi Maluku, menunjukkan masih rendahnya kontribusi sektor produktif daerah, terbatasnya nilai tambah sumber daya alam, serta tingginya disparitas antarwilayah.
Menurutnya, ekonomi kerakyatan harus dibangun melalui penguatan UMKM, pengembangan pusat produksi berbasis potensi lokal, dan peningkatan kapasitas SDM agar mampu bersaing dalam ekonomi modern.
Para peserta menyampaikan berbagai persoalan yang dianggap menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi Maluku, mulai dari infrastruktur dasar yang belum memadai, kualitas SDM yang masih rendah dan tidak merata, budaya malas berkembang serta rendahnya wawasan masa depan, minimnya investasi dan kebiasaan masyarakat yang tidak mendukung budaya menabung, hingga UMKM yang belum terhubung dengan pasar regional dan nasional. Mereka juga menyoroti lemahnya pemberdayaan masyarakat, belum optimalnya pendampingan pemerintah, peran tambang yang belum memberi keseimbangan kesejahteraan, serta keterbatasan fasilitas produksi termasuk industri olahan.
Para mahasiswa berharap agar pemerintah pusat dan daerah mengakselerasi program-program pemberdayaan yang benar-benar menyentuh kebutuhan akar rumput.
Saadiah Uluputty menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan penting dalam pembahasan di MPR dan DPR. Ia menekankan bahwa pembangunan Maluku harus dilakukan dengan keadilan dan keberpihakan kepada wilayah kepulauan.
“Kita ingin ekonomi Maluku tumbuh, tetapi pertumbuhan itu harus dirasakan oleh seluruh rakyat sampai ke pulau-pulau kecil. Ini adalah komitmen kita bersama,” tutup Saadiah.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah penuh kehangatan antara peserta dan narasumber.