Jakarta (20/11) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Askweni, menyampaikan kritik tegas terhadap tata kelola pengawasan BBM dan pola investasi Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).
Dalam forum tersebut, Askweni menyoroti lemahnya kualitas pengawasan distribusi BBM di lapangan. Ia mengungkapkan temuan praktik pengoplosan yang masih terjadi di beberapa daerah, termasuk di Sumatera Selatan. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan internal Pertamina.
“Saya temukan di lapangan masih terjadi pengoplosan. Dari terminal ke SPBU 16 ribu liter, diturunkan di tempat pengoplosan 6 ribu liter, diganti dengan BBM lain. Yang 6 ribu liternya dijual untuk industri atau yang lain,” ujar Askweni. Ia menambahkan bahwa kasus tersebut bahkan sempat memicu kebakaran, namun tidak mendapatkan pemberitaan publik.
Askweni menilai kondisi ini mengindikasikan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam praktik ilegal tersebut. “Kayaknya semuanya kebagian. Kemarin tempat pengoplosan itu terbakar, tapi tidak ada pemberitaan satupun. Semua happy, everybody happy nampaknya di sana,” tegasnya. Ia meminta Pertamina memastikan tenaga pengawas bekerja secara serius dan profesional.
Selain soal pengawasan BBM, Askweni juga menyoroti pola investasi hulu migas yang dianggap tidak efisien dan berorientasi proyek semata. Ia menuding ada kecenderungan penggunaan anggaran yang besar untuk pembangunan sumur atau infrastruktur baru tanpa optimalisasi aset yang sudah ada.
“Saya dengar salah satu modus di Pertamina adalah uang dihabiskan untuk membangun sumur baru, eksplorasi, lalu ditinggalkan lagi. Yang penting proyek,” ungkapnya. “Wajar kalau keuntungan tidak kelihatan, karena orientasinya proyek. Maksimalkan dulu yang ada. Jangan uang kita habis untuk investasi, tapi hasilnya tidak maksimal.”
Askweni meminta Pertamina menyerahkan data lengkap jumlah sumur yang dimiliki berikut kondisi dan tingkat keuntungan masing-masing. Ia juga mengingatkan agar seluruh kebijakan dan langkah pengembangan dilakukan berdasarkan kebutuhan strategis perusahaan, bukan dorongan kepentingan kelompok tertentu.
Ia menegaskan bahwa upaya memperbaiki tata kelola Pertamina merupakan bagian penting dalam mendukung visi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. “Kalau kita memang ingin sukseskan cita-cita Pak Presiden, ini kita berubah ke depan,” tutupnya.