Boyolali (09/11) — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dr. Abdul Kharis Almasyhari, menghadiri kegiatan Sosialisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) yang diselenggarakan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Balai Damkarhut) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam sambutannya, Dr. Abdul Kharis menegaskan bahwa kebakaran hutan merupakan bencana yang tidak diharapkan, namun tetap memiliki potensi besar terjadi, terutama di kawasan rawan seperti lereng Gunung Merapi. Ia mengapresiasi masyarakat yang tergabung dalam MPA, yang dinilainya menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.

“Kebakaran hutan menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Karena itu, peran masyarakat sangat penting, dan negara harus hadir mendukung mereka melalui pembinaan, pelatihan, dan penguatan sarana,” ujarnya.

Data dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menunjukkan bahwa di Jawa Tengah terdapat 48 kelompok MPA dari total 173 kelompok yang tersebar di wilayah Jabalnusra. Di Kabupaten Boyolali sendiri, telah terbentuk 6 kelompok MPA aktif. Namun, pembentukan kelompok baru masih diperlukan di sejumlah wilayah rawan kebakaran. Sepanjang tahun ini, tercatat 270 hektare kawasan hutan di Jawa Tengah mengalami kebakaran, sementara 171 desa dikategorikan rawan.

Perwakilan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pujo Nurcahyo, menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengendalian kebakaran hutan. Pendekatan partisipatif seperti MPA terbukti efektif dalam deteksi dini dan menekan luas area terdampak.

Sementara itu, Wahyono, perwakilan Masyarakat Peduli Api Boyolali, menyampaikan bahwa sosialisasi seperti ini membantu masyarakat memahami langkah-langkah tepat dalam menghadapi potensi kebakaran, terutama di kawasan pegunungan.

Menutup kegiatan, Dr. Abdul Kharis kembali menegaskan komitmen DPR RI untuk memperjuangkan penguatan anggaran bagi upaya pencegahan kebakaran hutan dan peningkatan kapasitas MPA di seluruh Indonesia.

“Mengatasi kebakaran hutan membutuhkan biaya besar, tetapi akan jauh lebih mahal jika kita membiarkannya tanpa pencegahan,” tegasnya.