Jakarta (06/11) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menekankan pentingnya optimalisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sebagai payung hukum dalam mengembangkan industri film nasional. Ia menilai, subsektor perfilman memiliki potensi besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja.

“Kalau kita lihat, kontribusi ekonomi subsektor perfilman cukup besar, mencapai Rp157 triliun atau 6,2 persen dari PDB ekonomi kreatif. Ini potensi yang luar biasa, tapi perlu diatur dari hulu ke hilir agar manfaatnya bisa dirasakan luas,” ujar Hendry dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Ekonomi Kreatif di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Hendry mengingatkan, proses penyusunan UU Ekraf yang berlangsung selama hampir setahun telah menghasilkan dasar hukum kuat bagi pengembangan industri kreatif. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memanfaatkan regulasi tersebut secara optimal, terutama dalam menciptakan ekosistem yang mendukung riset, pendidikan, pembiayaan, dan infrastruktur perfilman.

“Undang-undang ini mengatur agar ekonomi kreatif bisa tumbuh lewat riset, pendidikan, pembiayaan, dan sistem pemasaran yang kuat. Tapi implementasinya masih perlu diperkuat supaya pelaku usaha, terutama production house, bisa benar-benar bergairah,” ujarnya.

Politisi PKS dari Dapil Riau I itu juga menyoroti pentingnya sinergi antara industri film dan sektor pariwisata. Menurutnya, banyak potensi wisata di daerah yang bisa diangkat lewat karya film untuk mendukung promosi destinasi lokal. “Desa wisata kita banyak yang potensial, tapi belum terangkat. Kalau film bisa mengangkat potensi daerah, kenapa tidak diberi insentif? Ini sejalan dengan misi pemerintah untuk memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Hendry.

Hendry juga mencontohkan temuan di lapangan saat kunjungan kerja ke Batam, di mana Infinity Studio berhasil memproduksi ribuan film animasi untuk pasar internasional. “Ternyata banyak film luar negeri yang diproduksi oleh anak-anak muda kita sendiri. Ini bukti bahwa SDM kita sangat kreatif, tinggal bagaimana pemerintah memberi ruang dan dukungan agar mereka bisa berkembang,” tegasnya.

Ia menutup dengan dorongan agar pusat-pusat kreatif daerah seperti Riau Kreatif Hub dapat dioptimalkan sebagai wadah pengembangan talenta lokal. “Potensi seperti Riau Kreatif Hub belum optimal. Pemerintah harus hadir memberi dukungan agar industri kreatif, khususnya perfilman, bisa tumbuh lebih pesat dan berkontribusi nyata bagi ekonomi nasional,” pungkas Hendry.