Jakarta (05/11) — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI bahwa pihaknya mendapatkan pinjaman luar negeri senilai Rp5,282 triliun untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional dengan jangka waktu 30 tahun. Pinjaman ini bersifat lunak dan multi years, dengan fokus utama pada pembangunan sistem pengawasan sumber daya ikan.

“Pinjaman luar negeri ini sifatnya memang lunak dan jangka panjang, dengan fokus kepada pengawasan sumber daya perikanan. Mulai dari membangun sistem hingga pengadaan kapal pengawas perikanan,” papar Riyono, Anggota Komisi IV DPR RI.

Saat ini, data KKP menunjukkan bahwa kapal pengawas ikan baru berjumlah 34 unit dengan spesifikasi beragam, dari kecil hingga besar. Idealnya, Indonesia membutuhkan 75 kapal pengawas, termasuk kapal berukuran hingga 70 meter untuk kawasan Indonesia timur yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik.

“PKS sudah lama konsen terhadap pengawasan sumber daya ikan. Laporan BPK tahun 2021 menunjukkan kerugian negara akibat pencurian ikan dan illegal fishing mencapai Rp120 triliun per tahun. Mengapa bisa terjadi? Karena kemampuan pengawasan masih lemah, sarana kapal pengawas sedikit, dan ukurannya kalah besar dibanding kapal pelaku pencurian,” tambah Riyono.

Pinjaman total tersebut akan direalisasikan secara bertahap hingga akhir tahun 2028, dalam bentuk pengadaan 10 kapal pengawas. Sebanyak enam kapal akan dibangun di Indonesia, sementara empat kapal lainnya dibangun di Spanyol.

“Kapal pengawas ini diharapkan mampu menekan kerugian akibat illegal fishing, sekaligus menambah potensi PNBP, meningkatkan kenyamanan nelayan dalam melaut, terutama di wilayah timur, serta memperkokoh penjagaan wilayah laut yang kaya sumber daya ikan,” lanjut Riyono, Anggota DPR RI Dapil VII Jawa Timur.

Pada tahun 2025, akan dicairkan pinjaman senilai Rp2 triliun sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Spanyol dalam mendukung Indonesia di sektor kelautan dan perikanan.