Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Meity Rahmatia Tekankan Sekolah Rakyat Memenuhi Hak Pendidikan Warga Negara

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (02/11) — Pembangunan infrastruktur sekolah rakyat yang mulai dilakukan pemerintah di sejumlah dearah mendapat sambutan baik dari anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI.

Dr. Hj. Meity Rahmatia yang duduk di Komisi XIII mengatakan gerak cepat dalam pembangunan infrastruktur sekolah rakyat patut diacungi jempol.

Upaya tersebut, ungkapnya, adalah wujud nyata pemerataan pendidikan bagi rakyat sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Prabowo dalam Asta Cita.

“Ada progres nyata dari program sekolah rakyat ini. Pembangunan infrastruktur mulai dilakukan. Artinya, usaha pemerintahan bapak Prabowo untuk memberikan Pendidikan kepada seluruh warga negara benar-benar nyata. Bukan slogan belaka,” jelasnya.

Meity mengatakan ia bersama Fraksi PKS DPR RI sangat mendukung program sekolah rakyat yang dicanangkan Presidan Prabowo sejak awal pemerintahannya.

Menurutnya, program ini on the track, sejalan dengan tujuan bernegara yang diatur dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945.

“Pasal 31 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar serta negara wajib membiayainya,” ungkapnya.

Ia menambahkan pula, sekolah rakyat sebagai program strategis nasional dalam mewujudkan cita-cita negara dalam pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim baru tampak kembali di Era Prabowo.

“Pada pemerintahan sebelumnya, program yang berjalan secara reguler baru pendidikan gratis dan hibah beasiswa di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Program itu juga sangat terbatas dan tidak dapat diakses secara merata oleh generasi bangsa. Saya yakin dengan sekolah rakyat ini, hak penbdidikan seluruh generasi bangsa akan terpenuhi,” terangnya.

Politisi asal Sulawesi Selatan itu merasa kian yakin dengan komitmen Presiden Prabowo berusaha menciptakan good governance dalam pemerintahannya.

“Di masa lalu, program-program pemerintah potensi jadi bancakan, tapi sekarang, ada usaha menciptakan iklim pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Jadi kian optimis program ini akan berjalan dengan baik,” pungkasnya.