Jakarta (01/11) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna menyoroti kasus banyaknya pengendara motor di berbagai wilayah Jawa Timur yang mengalami kendala mesin “brebet” hingga mogok setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Kasus ini ramai terjadi di Tuban, Bojonegoro, Sidoarjo, dan Surabaya.
Menurutnya, insiden tersebut menunjukkan kegagalan tata kelola dalam rantai distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak langsung pada masyarakat kecil sebagai pengguna utama Pertalite. Ia menilai pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) & Pertamina harus bergerak cepat menelusuri penyebab sekaligus memastikan standar mutu BBM terjaga.
“Mutu Pertalite saat ini seda g dipertanyakan publik. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan soal hak rakyat atas BBM yang layak dan aman,” tegas Ateng.
Ia menambahkan, audit mutu secara menyeluruh perlu segera dilakukan terhadap distribusi Pertalite di Jawa Timur, termasuk pengambilan sampel acak dari SPBU, tangki penyimpanan, dan jalur suplai antara terminal hingga konsumen akhir. Proses audit harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan lembaga independen, akademisi, dan perwakilan masyarakat agar hasilnya objektif dan transparan.
Selain itu, pemerintah dan Pertamina perlu menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan, baik yang bersumber dari kelalaian operator, kebocoran sistem distribusi, maupun manipulasi mutu BBM. Penegakan sanksi yang jelas, disertai mekanisme kompensasi bagi masyarakat terdampak, menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Masalah ini tidak bisa ditutup dengan klarifikasi sepihak. Perlu transparansi, audit terbuka, dan reformasi pengawasan agar kasus seperti ini tidak berulang,” ujar Ateng.
Lebih jauh, Ia juga mendorong pertamina untuk memperkuat sistem trackbility dan digitalisasi pengawasan rantai pasok BBM mulai dari terminal, kapal tanker, hingga SPBU. Ia juga menilai perlu adanya publikasi berkala mengenai hasil uji mutu dan penanganan pengaduan masyarakat secara daring.
Ateng berharap insiden ini menjadi momentum evaluasi besar-besaran bagi tata kelola BBM di Indonesia, agar masyarakat tidak kembali dirugikan akibat lemahnya pengawasan dan transparansi dalam distribusi energi nasional.
“Tercampurnya air kedalam BBM bukan sekadar masalah teknis, tetapi simbol lemahnya pengawasan. Pemerintah wajib menjamin agar setiap liter Pertalite yang dijual di SPBU memenuhi standar mutu dan keamanan,” pungkasnya.