Surabaya (23/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Timur I, Reni Astuti, menilai satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sejumlah capaian positif, terutama dalam aspek stabilitas politik dan penguatan sumber daya manusia.
Hal tersebut disampaikan Reni dalam acara Diskusi Refleksi 1 Tahun Kabinet Prabowo-Gibran yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Jawa Timur, Kamis (23/10) di Surabaya.
Menurut Reni, setelah masa Pemilu 2024 yang cukup menguras energi bangsa, pemerintahan saat ini berhasil meredam polarisasi tajam di masyarakat.
“Hal yang bisa dikatakan positif di era kepemimpinan Pak Prabowo ini adalah polarisasi masyarakat tidak terjadi secara tajam. Kita tidak lagi mendengar istilah ‘cebong’ dan ‘kampret’ yang dulu menguras energi dan memecah masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, suasana kebangsaan yang lebih kondusif ini berdampak pada meningkatnya produktivitas publik serta ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintahan.
“Sekarang energi masyarakat lebih banyak tersalurkan untuk beraktivitas sesuai profesinya, dan juga untuk mengkritisi kebijakan secara konstruktif. Ini bentuk kedewasaan berdemokrasi yang perlu diapresiasi,” tegasnya.
Selain menyoroti stabilitas politik, Reni juga membahas tantangan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia yang masih perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Ia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kini berada di kisaran 5,12% masih harus terus digenjot agar bisa mencapai target ambisius 8% dalam lima tahun ke depan.
Dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi X DPR RI, Reni memberi perhatian khusus pada sektor pendidikan. Ia mengapresiasi kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dinilai cukup baik oleh berbagai survei, namun tetap menekankan pentingnya perbaikan di aspek mikro seperti kesejahteraan guru dan pemerataan akses pendidikan.
“Masih banyak guru kita, bahkan di Surabaya dan Jawa Timur, yang gajinya jauh di bawah UMR. Ini harus jadi perhatian serius. Saya terus mendorong agar ada roadmap yang jelas, terutama terkait kapan sebenarnya gaji guru bisa mencapai UMR,” tegas Reni.
Ia menilai keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan memperkuat kualitas pendidikan akan berdampak langsung pada kemajuan bangsa.
“Kalau kebijakan ini dilakukan dengan serius, keberhasilan itu bukan hanya untuk guru, tapi untuk masyarakat dan kinerja kementerian itu sendiri,” tambahnya.
Menutup paparannya, Reni menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum refleksi ini sebagai bentuk kontribusi intelektual terhadap perbaikan kebijakan publik.
“Diskusi seperti ini penting untuk memberikan masukan yang objektif kepada pemerintah. Kita berharap, setelah fase konsolidasi politik di tahun pertama, pemerintahan ke depan fokus pada akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.