Gowa (09/10) — Partisipasi publik dalam pembangunan merupakan keniscayaan di negara demokrasi. Dalam konteks inilah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat di parlemen berfungsi membawa suara rakyat dari bawah agar menjadi dasar dalam perumusan serta pembuatan kebijakan politik oleh pemerintah di pusat maupun di daerah.

Dalam rangka itu pula, Hj. Meity Rahmatia sebagai anggota DPR RI melakukan kunjungan ke tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Gowa sepanjang pekan ini. Ia mendatangi sejumlah lokasi di daerah tersebut agar bisa mengetahui langsung situasi masyarakat di bawah, dan menyerap aspirasi mereka terkait pelayanan pemerintah di sejumlah bidang atau lebih spesifik terkait hukum dan hak asasi manusia.  

“Saya hadir untuk mendengarkan langsung masukan dan saran dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk saya sampaikan ke rapat di parlemen. Hal-hal terkait bidang Hukum dan HAM akan saya sampaikan di Komisi XIII. Kalau bukan, saya akan sampaikan sebagai masukan ke rekan-rekan saya di parlemen untuk jadi bahan evaluasi dan diperjuangkan. Seperti itulah hakikatnya tugas kami,” jelasnya kepada peserta yang terdiri dari guru-guru sekolah menengah atas di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Meity yang terpilih dari Dapil 1 Sulsel lalu, meliputi Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar juga menjelaskan fungsi anggota DPR RI dalam bidang pengawasan, legislasi, dan anggaran.

“Kami bertugas mengawasi implementasi kebijakan dan program pemerintah agar berjalan secara efektif, transparan serta bisa dipertanggungjawabkan. Juga terlibat dalam membuat undang-undang terkait hajat hidup orang banyak. serta memiliki hak dalam mengoreksi dan mengesahkan anggaran pemerintah. Jadi, masukan dan saran dari bapak dan ibu sekalian sangat berarti bagi saya untuk dijadikan bahan dalam rapat-rapat evaluasi di DPR bersama pemerintah,” terangnya. 

Dalam kegiatan yang dipusatkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 4, Pallangga, Gowa tersebut topik yang paling mengemuka adalah perlindungan terhadap guru dari kriminalisasi. Para guru-guru yang hadir berharap penyelesaian masalah yang seringkali melibatkan guru dengan murid atau orang tua murid mengedepankan restorative justice.

“Di sekolah kedisiplinan dan etika sangat penting bagi pendidikan siswa. Kadang-kadang dalam proses pendidikan ini ada insidenkecil yang bisa saja dibawah ke ranah hukum. Oleh karena itu, hak asasi manusia guru juga harus dilindungi agar tidak mudah dikriminalisasi,”ungkap salah seorang peserta.