Jakarta (06/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menanggapi rencana Kementerian Lingkungan Hidup yang akan melakukan investigasi ulang terhadap salah satu proyek kegiatan ekonomi di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Menurutnya, langkah tersebut penting, namun tidak cukup bila hanya sebatas audit internal.

“Investigasi itu baik, tapi masyarakat berhak tahu hasilnya. Apalagi Raja Ampat dilanda banjir besar yang menimbulkan kerugian serius. Itu menjadi alarm keras bahwa ada persoalan lingkungan yang harus diurai secara transparan,” ujar Ateng.

Ia kembali menegaskan perlunya debat akademis publik agar hasil investigasi tidak hanya berbentuk laporan tertutup.

“Kita perlu forum akademis terbuka yang menghadirkan akademisi, peneliti, aktivis lingkungan, dan masyarakat adat. Dengan begitu, semua dampak bisa diuji secara ilmiah dan terbuka,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan, Raja Ampat bukan sekadar kawasan ekonomi, melainkan aset ekologi dunia dengan biodiversitas laut yang unik.

“Dasar hukum proyek tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan risiko ekologis. Kalau kita menutup mata, maka banjir yang kemarin bisa menjadi awal dari kerusakan yang lebih parah,” tambahnya.

Sehingga, Ia menilai audit lingkungan harus disertai roadmap perlindungan yang konkret untuk masa depan di Raja Ampat.

“Saya kembali mendesak agar KLH untuk membuka hasil investigasi secara transparan dan menggelar forum akademis terbuka,” pungkasnya.