Jakarta (02/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna merespon kebijakan pemerintah melalui Kementerian ESDM yang melarang ekspor mineral ikutan dari timah, termasuk logam tanah jarang (rare earth). Menurutnya, langkah ini sejalan dengan upaya Presiden Prabowo Subianto melalui asta citanya untuk memperkuat penguasaan komoditas strategis bangsa.

“Aturan ini sangat tepat. China sudah lebih dulu mencontohkan dengan menyimpan cadangan sumber daya alamnya, tidak melepas begitu saja ke pasar global. Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, mereka bahkan lebih memilih impor daripada mengorbankan cadangan strategisnya,” ungkap Ateng.

Ia menegaskan, Indonesia perlu menempuh strategi serupa agar tidak kecolongan. Dengan cadangan logam tanah jarang yang mencapai 136,2 juta ton per 2024, negara harus mampu mengelola potensi ini menjadi produk bernilai tambah tinggi.

“Logam tanah jarang bukan sekadar mineral, tetapi kunci bagi industri masa depan seperti baterai kendaraan listrik, semikonduktor, hingga teknologi pertahanan. Jika salah kelola, kita hanya akan jadi penonton dalam perebutan teknologi global,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan adanya dimensi geopolitik di balik kebijakan ini. Memgingat saat ini dunia sedang bergerak menuju perebutan sumber daya yang tentunya akan menentukan arah ekonomi dan kekuatan negara di masa depan.

“Tidak berlebihan bila saya menyebut ini sebagai persiapan menuju armagedon energi dan teknologi. Negara yang mampu menguasai logam tanah jarang akan memimpin peradaban baru. Indonesia tidak boleh kecolongan,” jelasnya.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar menyiapkan peta jalan yang jelas yang dimulai dari hilirisasi, penguatan riset dan teknologi, hingga sinergi Danantara dengan swasta nasional.

“Keputusan melarang ekspor mineral ikutan hanyalah pintu masuk. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjadikannya senjata ekonomi yang memberi manfaat nyata bagi rakyat dan memperkuat kedaulatan bangsa,” pungkasnya.