Jakarta (01/10) — Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IX Ateng Sutisna menyoroti kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumedang. Menurutnya, insiden ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam pengawasan dan kompetensi petugas di lapangan.

“Pertanyaannya, kemana fungsi para ahli gizi & kepala SPPG? Sampai-sampai Bupati Sumedang harus menurunkan tim pendampingan sendiri. Ini menunjukkan ada kelemahan mendasar dalam sistem yang seharusnya sudah siap sejak awal,” ujarnya.

Ia menegaskan, di setiap SPPG sebenarnya sudah ditempatkan dua orang tenaga khusus, yaitu ahli gizi dan kepala SPPG. Namun, kenyataannya masih terjadi kasus keracunan yang melibatkan banyak anak.

“Kalau sampai kasus ini berulang, artinya kompetensi dua tenaga kunci tersebut perlu dievaluasi. Padahal mereka direkrut dan dilatih melalui program bersama UNHAN – Kementerian Pertahanan. Seharusnya standar mereka tidak diragukan,” tambahnya.

Ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, terutama dalam aspek perekrutan, pelatihan, dan pengawasan tenaga ahli.

“Program MBG adalah program strategis dan mulia. Namun jika pengelolaannya tidak profesional, justru akan menimbulkan masalah baru. Jangan sampai program untuk menyehatkan anak bangsa malah menjadi bumerang karena lemahnya kompetensi SDM,” tegas anggota Fraksi PKS tersebut.

Lebih lanjut, Ateng meminta agar evaluasi dilakukan secara terbuka dan disertai sanksi tegas bagi pihak yang lalai dalam memastikan makan yang dibagikan higienis dan bersih.

“Ini soal nyawa anak-anak kita. Negara harus hadir memastikan setiap suapan makanan bergizi juga aman dan higienis,” pungkasnya.