Jakarta (28/09) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menyoroti rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi listrik sebagai langkah meredam tekanan fiskal negara. Ia menegaskan, kebijakan apapun tidak boleh sampai menambah beban masyarakat kecil.

“Subsidi listrik memang membebani APBN, tetapi mengurangi subsidi tanpa solusi yang jelas hanya akan menekan rakyat kecil. Pemerintah harus mencari jalan lain agar keuangan negara sehat tanpa mengorbankan masyarakat,” kata Ateng.

Menurut data, alokasi subsidi listrik dalam APBN 2025 diperkirakan mencapai Rp87,72 triliun. Pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi teknis untuk menekan angka tersebut, salah satunya efisiensi distribusi dan audit penggunaan listrik.

Fraksi PKS, lanjut Ateng berpandangan bahwa solusi yang lebih adil adalah dengan menekan kebocoran dan inefisiensi di tubuh PLN sendiri, bukan langsung memangkas subsidi.

“Pemerintah harus lebih tegas melakukan audit, misalnya terhadap pelanggan yang tidak tepat sasaran atau praktik penyalahgunaan listrik bersubsidi,” jelasnya.

Ateng menambahkan, kebijakan energi harus tetap berpihak pada rakyat kecil sekaligus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan.

“Subsidi boleh dievaluasi, tapi orientasinya harus jelas yaitu efisiensi anggaran tanpa membebani rakyat kecil,” pungkasnya.