Jakarta (25/09) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menyambut rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional. Namun, ia menekankan program besar ini harus tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

“Kalau PLTS dibangun di daerah yang sudah surplus listrik seperti Jawa dan Sumatera, manfaatnya tidak akan maksimal. Program ini seharusnya menyasar wilayah yang masih kekurangan listrik,” tegas Ateng.

Ia menekankan daerah non-surplus yang memiliki potensi usaha berbasis sumber daya alam perlu diprioritaskan. Dengan begitu, pembangunan listrik tidak hanya mendukung target dekarbonisasi, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal.

Sebagai contoh, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi ekowisata, pengolahan rotan, dan biofarmaka, tetapi masih terkendala pasokan listrik. “Jika PLTS hadir di wilayah-wilayah seperti itu, hasilnya langsung terasa: masyarakat terbantu, usaha berkembang, dan transisi energi tetap berjalan,” tambahnya.

Ateng juga menilai transisi energi di wilayah surplus listrik lebih tepat dilakukan melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) untuk menggantikan PLTU batubara. Sementara di wilayah terpencil atau remote area, PLTS dan PLTA menjadi solusi utama karena minim alternatif energi lain.

“Jangan sampai program sebesar PLTS 100 GW ini salah sasaran. Harus menjadi jawaban bagi daerah yang masih belum terjangkau listrik,” pungkasnya.