Jakarta (23/09) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menyoroti sejumlah isu strategis yang tengah dibahas di Komisi III. Hal ini disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna, Selasa (23/09) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Di Komisi III, salah satu agenda penting yang sedang berproses adalah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Kami sudah melakukan RDPU dengan Kementerian Hukum dan HAM serta kelompok masyarakat untuk mendengar aspirasi terkait penyempurnaan aturan acara pidana,” ujar Adang.

Ia menambahkan, Komisi III juga menaruh perhatian pada kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan lintas negara. “Kami telah meminta keterangan dari Divisi Hubungan Internasional Polri terkait mekanisme red notice dan koordinasi dengan Interpol dalam menangani kasus-kasus kejahatan,” jelasnya.

Selain itu, Adang menekankan isu perlindungan perempuan dan anak (PPA) serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kian marak terjadi. “Kasus TPPO semakin hari semakin meningkat, dan ini sangat memprihatinkan. DPR harus memastikan adanya langkah hukum yang kuat untuk melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak,” tegasnya.

Adang menutup dengan harapan agar pembahasan isu-isu krusial di Komisi III dapat menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan hukum dan perlindungan masyarakat.

Baca Juga: Adang Daradjatun Soroti Persiapan Kegiatan MKD dan Pembahasan RUU KUHAP di Awal Masa Sidang