Jakarta (18/09) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyampaikan pandangan resmi atas pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI. Pandangan ini disampaikan oleh Ecky Awal Mucharam, Anggota Badan Anggaran Fraksi PKS, yang menegaskan bahwa APBN adalah instrumen fundamental negara untuk mencapai tujuan berkonstitusi: melindungi rakyat, mencerdaskan bangsa, dan mewujudkan kesejahteraan sosial.
“APBN harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, pengalokasian anggaran harus benar-benar adil, efektif, dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Ecky.
RAPBN 2026 yang diusung Pemerintah Presiden Prabowo Subianto mengangkat tema “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” dengan fokus prioritas mulai dari ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan UMKM, pertahanan semesta, hingga perlindungan sosial.
Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap komitmen besar pemerintah dalam ketahanan pangan, dengan alokasi lebih dari Rp164 triliun. Menurut Ecky, anggaran ini menunjukkan keseriusan negara dalam mendorong produktivitas, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan. Sementara itu, pada sektor energi, PKS menekankan perlunya regulasi yang lebih transparan dan adil, termasuk evaluasi klausul take or pay yang selama ini membebani PLN.
Salah satu sorotan utama Fraksi PKS adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalokasikan Rp335 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat.
“Program ini harus berdampak langsung pada pemenuhan gizi, peningkatan kualitas SDM, sekaligus menjadi instrumen pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja,” jelas Ecky.
Dalam bidang pendidikan, Fraksi PKS menekankan pentingnya realisasi penuh anggaran Rp769,1 triliun agar selaras dengan amanat UUD 1945. Anggaran besar tersebut, kata Ecky, harus dirasakan nyata manfaatnya untuk kesejahteraan guru, peningkatan mutu pendidikan, dan tercapainya pemerataan akses hingga daerah 3T.
Fraksi PKS juga mencatat pentingnya anggaran kesehatan sebesar Rp244 triliun yang di antaranya dialokasikan untuk JKN, gizi ibu dan balita, vaksin, serta sarana prasarana kesehatan. PKS menilai pengelolaan anggaran ini harus mampu memperluas jaminan sosial dan meningkatkan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tak hanya itu, dukungan terhadap pembangunan desa, koperasi, UMKM, serta anggaran pertahanan dan perlindungan sosial dinilai menjadi wujud nyata kehadiran negara. Ecky menekankan bahwa anggaran pertahanan harus mampu memberikan rasa aman dari ancaman luar maupun kriminalitas dalam negeri, sedangkan perlindungan sosial menjadi bukti negara hadir untuk fakir miskin, anak terlantar, serta masyarakat yang lemah.
Menutup penyampaian pendapat mini fraksi, Ecky menegaskan, “Dengan memohon pertolongan Allah SWT, Fraksi PKS menerima dan menyetujui hasil pembahasan RAPBN 2026 untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Kami berharap APBN benar-benar menjadi instrumen yang menghadirkan keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Dengan sikap ini, Fraksi PKS menunjukkan konsistensinya dalam mengawal agar anggaran negara tidak sekadar angka, melainkan benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa.