Jakarta (19/09) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menegaskan perlunya langkah tegas untuk mencegah praktik-praktik mencari rente (rent seeker) ekonomi dalam program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Ateng, laporan adanya dapur fiktif dan dugaan “jual-beli titik” harus diselesaikan dengan pengetatan syarat pendaftaran.

“Program ini tidak boleh jadi ajang spekulasi. Yayasan atau pihak yang mendaftar harus menunjukkan bukti kecukupan saldo di rekening mereka, minimal cukup untuk membangun dapur yang dibangun. Kalau tidak mampu, jangan diberi izin,” tegasnya.

Ateng juga mendorong agar memberikan sanksi tegas bagi yayasan spekulan . Tidak cukup hanya pencabutan izin, tetapi juga blacklist permanen , sehingga yayasan tersebut tidak bisa lagi mengikuti program MBG di masa depan.

“Kalau ada yayasan yang niatnya hanya menguasai titik lalu menjualnya kembali, itu jelas merugikan negara dan anak-anak kita. BGN harus tegas: blacklist, hentikan pembangunan, dan jangan beri ruang lagi,” ujar legislator dari Dapil Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, Subang) ini.

Lebih lanjut, Ateng memperhatikan pentingnya transparansi data dan pengawasan publik. BGN diminta membuka daftar lokasi, status pembangunan, dan jadwal operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk umum.

“Setiap rupiah anggaran harus terkonversi menjadi makanan bergizi yang benar-benar dikonsumsi anak-anak Indonesia. Akuntabilitas harus setara dengan besarnya anggaran,” tutupnya.