Jakarta (16/09) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait alokasi anggaran dan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Selasa (16/09).
Achmad Ru’yat menyoroti struktur APBN 2026 yang menunjukkan porsi besar untuk BGN dalam anggaran pendidikan. Kondisi ini membuat anggaran pendidikan non-program MBG lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022.
“Mohon hal ini menjadi perhatian, agar keseimbangan anggaran pendidikan tetap terjaga,” ujar Achmad Ru’yat.
Ia juga kembali mengusulkan agar anggaran program MBG diberikan secara lebih tepat sasaran, khususnya untuk masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Menurutnya, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang tidak menerapkan program makan bergizi gratis untuk seluruh masyarakat, melainkan berbasis kebutuhan dan partisipasi.
Selain menyoroti kebijakan anggaran, Achmad Ru’yat mengingatkan perlunya evaluasi tata kelola distribusi program MBG di lapangan. Ia mencontohkan distribusi MBG di Desa Batununggal, yang dilaporkan diterima hingga malam hari oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Jam distribusi yang terlalu malam tentu menyulitkan penerima manfaat. Ini harus menjadi evaluasi agar program berjalan efektif,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar pihak penyelenggara program MBG, termasuk sekolah, memberikan laporan yang lebih akuntabel.
“Kalau perlu menu mingguan dan bulanan dipublikasikan, dan sekolah memfoto makanan yang diterima siswa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik,” tambahnya.
Achmad Ru’yat juga mengapresiasi BPOM yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,742 miliar untuk bidang penindakan, setelah sebelumnya sempat dikritisi karena anggarannya nol.
Ia menegaskan perlunya perbaikan berkelanjutan agar program Presiden Prabowo Subianto, termasuk Asta Cita dan MBG, dapat berjalan sukses tanpa menggeser prioritas sektor pendidikan lainnya. Dengan demikian, tata kelola anggaran diharapkan semakin profesional dan keseimbangan sektor pendidikan tetap terjaga.