Jakarta (16/09) — Anggota DPR RI Komisi V, Saadiah Uluputty, ST, menyoroti kebijakan kenaikan tarif parkir khusus atau premium di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang diberlakukan sejak 1 September 2025. Tarif parkir tersebut dikabarkan melonjak hingga Rp150.000, meski kendaraan hanya berhenti sebentar untuk menurunkan penumpang.

Tarif ini diterapkan di jalur teras Terminal 1 dan 2, serta jalur bawah Terminal 3 (jalur 1). Kenaikan yang sangat signifikan tersebut memicu keluhan masyarakat pengguna jasa penerbangan, terutama mereka yang merasa terbebani dengan tambahan biaya transportasi yang tidak wajar.

Saadiah menegaskan bahwa bandara adalah fasilitas umum yang semestinya memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kebijakan menaikkan tarif parkir hingga Rp150.000 jelas memberatkan masyarakat. Bandara adalah fasilitas publik, bukan ruang yang menambah beban biaya dengan alasan yang tidak jelas,” tegasnya di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Sebagai legislator yang membidangi transportasi dan bermitra langsung dengan Kementerian Perhubungan, Saadiah mendesak PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) untuk memberikan klarifikasi resmi terkait dasar penetapan tarif ini. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam menjelaskan peruntukan jalur premium, dasar hukum kenaikan tarif, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan.

“Transparansi sangat penting agar publik memahami alasan kebijakan ini. Jangan sampai masyarakat merasa diperlakukan tidak adil di fasilitas negara yang seharusnya melayani dengan baik,” tambahnya.

Politisi PKS ini meminta Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia, Muhammad Rizal Pahlevi, dapat memberikan keterangan resmi, sehingga ada kejelasan di kalangan masyarakat apa sebenarnya yang terjadi. Ia mengharap dengan adannya informasi dan keterangan yang jelas, dapat memberikan pemahaman pada masyarakat luas yang selama ini sebagai pengguna layanan negara untuk mendukung transportasi udara ini.

Saadiah Uluputty memastikan bahwa Komisi V DPR RI akan menindaklanjuti isu ini dalam rapat bersama otoritas terkait. “Saya menegaskan, setiap kebijakan transportasi harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan komersial,” tutup Saadiah Uluputty.